BALAI Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB setidaknya telah menerima 1000 laporan yang melibatkan PMI asal NTB yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 90 persen didominasi laporan dari PMI yang non prosedural atau ilegal.
Kepala BP3MI NTB, Noerman Adiguna mengatakan, banyaknya warga NTB yang bekerja ke luar negeri secara ilegal ini masih menjadi persoalan yang dihadapi di NTB.
“Termasuk juga ada pelayanan pemulangan dari estafet kan dari jalur Banten, masuk ke kita Lombok, kita anter dari rumah. Itu pun pelayanan pemulangan sama 90 persen non prosedural,” ujarnya, kepada Suara NTB, Rabu 18 Januari 2025.
Berangkat dari persoalan itu, pihaknya berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat NTB agar tidak lagi bekerja keluar negeri melalui jalur ilegal atau gelap.
Meski demikian, Noerman mengaku, sosialisasi belum dapat dilakukan secara maksimal karena terbatasnya anggaran. Maka dari itu, BP3MI akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi.
“Makanya tadi sosialisasinya mungkin kalau kami yang batasannya hanya desa, (dengan cakupan) 50 orang, sosialisasi terbatas anggaran. Mungkin GIZ Jerman (perusahaan pembangunan Jerman) nanti serta dari dukungan kepolisian, melibatkan Babinkamtibnas, itu kan jangkauannya pasti lebih luas,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat NTB agar berangkat ke luar negeri dengan produser-produser yang sudah ditentukan. “Kalau berkerja secara prosedural artinya sudah ada instrumen perlindungan untuk dirinya. Sakit ada asuransi, ada masalah memang ada perjanjian kerjanya dilindungi sama aturan-aturan setempat,” jelasnya. (sib)
