Selong (Suara NTB) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Dr. H. Pathurrahman, menyoroti adanya kesalahan mendasar dalam proses penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita di sejumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Ketidakakuratan ini dinilai berpotensi besar menggagalkan upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
“Mengukur panjang badan dan berat badan dengan timbangan itu besar pengaruhnya pada hasil. Jangan terburu-buru dengan angka,” tegasnya, seperti dikutip oleh Suara NTB.
Ia menekankan bahwa data yang dihasilkan di Posyandu harus benar adanya dan divalidasi. “Kalau sudah benar, maka mantap jawabannya,” ujarnya.
Pathurrahman memaparkan konsekuensi serius dari data yang keliru. Kesalahan dalam pengukuran antropometri (pengukuran tubuh) ini, menurutnya, merupakan titik kritis yang tidak boleh diremehkan. “Seringkali, titik kritisnya jangan remehkan ukur. Kalau tak benar, stunting jadi tak turun-turun,” jelasnya.
Ia menambahkan, data yang tidak akurat menyebabkan intervensi penanganan stunting menjadi tidak tepat sasaran. “Gara-gara data keliru, intervensi jadi tidak tepat sasaran,” tegas Pathurrahman.
Artinya, sumber daya dan program yang dialokasikan untuk menurunkan stunting berisiko tidak menjangkau anak yang benar-benar membutuhkan atau salah dalam menentukan jenis bantuan
Kepala Dikes mengidentifikasi penyebab utama masalah ini adalah ketidaktelitian dan kurangnya pemahaman kader tentang cara pengukuran yang benar. “Angka stunting penyebabnya bisa karena tidak teliti dalam mengukur. Tak fahami caranya,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Dikes Lotim telah mengambil langkah konkret dengan memberikan pelatihan khusus kepada para kader. Hingga saat ini, sebanyak 23 persen dari total 11.614 kader Posyandu di Lotim telah dilatih mengenai cara mengukur berat dan tinggi badan yang akurat. “Dikes sudah [melatih] 23 persen dari 11.614 kader soal cara mengukur berat dan tinggi badan,” jelas Pathurrahman.
Fokus utama perbaikan adalah pada teknik antropometri. Pathurrahman meminta semua pihak, termasuk Puskesmas, untuk memastikan pengukuran dilakukan dengan benar menggunakan alat ukur yang sesuai standar “Menggunakan popok itu cukup berat dan harus mengacu pada alat ukur standar,” urainya.
“Perbaiki cara mengukur, perbaiki Antropometri. Jangan tidak serius dalam melakukan penimbangan,” imbuhnya.
Mengingat jumlah kader yang sangat banyak, Dikes Lotim mengakui tidak mungkin melatih semua kader sekaligus secara intensif. Pelatihan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan “bergulir”. “Tidak mungkin melatih semua. Memang fokus kami melakukan pengukuran untuk dapatkan [data akurat],” ujar Pathurrahman, menegaskan prioritas pada kualitas data.
Sebagai langkah jangka panjang, Lotim berencana menerapkan model Posyandu dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup enam aspek, termasuk pendidikan dan sosial. Model Posyandu 6 SPM ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengukuran antropometri yang akurat, sebagai fondasi penting dalam memerangi stunting. Harapannya, setiap Posyandu mampu “menukarkan cara menimbang” yang lama dengan cara yang lebih tepat dan standar. (rus)
