Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat menyambut baik kesediaan petugas UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa untuk mulai berkantor di KSB.
Sebagai bentuk apresiasi, Disnakertrans KSB pun telah menyediakan ruangan yang akan ditempati petugas pengawas ketenagakerjaan tersebut nantinya. “Katanya besok (hari ini) mereka mau datang. Makanya kami sudah siapkan ruangannya di kantor ini juga,” kata kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, Senin, 23 Juni 2025.
Penempatan personil pengawasan ketenagakerjaan di KSB sebenarnya sudah lama diminita oleh Disnakertrans KSB. Bahkan Slamet mengungkap, Disnakertrans NTB telah menunjuk personil yang ditugaskan. Namun personil dimaksud tak kunjung datang menenuhi tugasnya. “SK penugasan sudah lama. Tapi tidak tahu mengapa dia (personil yang ditugaskan) tidak mau datang juga ke sini. Baru sekarang maunya,” tukasnya.
Kehadiran petugas pengawas ketenagakerjaan di KSB sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pelayanan. Menurut Slamet, selama ini proses pelaporan dan penganganan kasus ketenagakerjaan yang terjadi di KSB kerap berjalan lambat. Pasalnya pelayanan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan jauh berada di Kabupaten Sumbawa.
Hal ini membuat para karyawan yang akan mengadukan persoalannya tidak dapat secara cepat mendapatkan layanan. “Akhirnya karyawan yang bermasalah dengan perusahaan tempatnya bekerja hanya bisa berkonsultasi dengan kami (Disnakertrans KSB). Tanpa kami bisa memberikan solusi penanganannya,” ujarnya.
Selanjutnya ia menyampaikan pentingnya layanan pengawas ketenagakerjaan berada lebih dekat di KSB. Slamet menyebut, meski secara posisi, kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa yang berada di Kabupaten Sumbawa tepat berada di tengah untuk memudahkan koordinasi kabupaten/kota lainnya. Namun faktanya, saat ini konsentrasi aktivitas ketenagakerjaan di pulau Sumbawa sekarang ini berada di KSB dengan adanya proyek tambang Batu Hijau.
“Dan saya pikir di kabupaten/kota lain nantinya UPTD Pengawas Ketenagakerjaan harus juga menempatkan petugasnya di tiap kabupaten/kota. Misalnya di Dompu dengan adanya PT STM (Sumbawa Timur Mining). Nanti di sana persoalan ketenagakerjaannya pasti akan banyak juga seperti kita di sini,” tukasnya. (bug)
