Mataram (Suara NTB) – Sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi tekanan berat akibat perlambatan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah tersebut.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, mengungkapkan bahwa penurunan aktivitas wisata berisiko menimbulkan efek domino yang luas, tidak hanya di NTB tetapi juga secara nasional.
“Sekarang siapa yang mau jalan-jalan? Dana tidak ada. Kondisinya sama, baik di sektor pariwisata maupun perdagangan,” ujar Wolini saat diwawancarai, Rabu, 25 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa pariwisata merupakan barometer utama ekonomi daerah. Melemahnya sektor ini akan berimbas langsung pada pelaku usaha kecil dan menengah, pemandu wisata, agen perjalanan, hingga pedagang pasar yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisata.
“Kalau pariwisata lesu, semua akan kena imbasnya. Hotel pun memengaruhi banyak pihak, termasuk pemasok bahan makanan seperti buah, sayur, dan daging. Jika hotel tidak beroperasi maksimal, rantai pasok ikut terhenti,” paparnya.
Kekhawatiran semakin menguat setelah dilaporkan adanya PHK terhadap 100 pekerja sektor pariwisata di Bali. Menurut Wolini, kondisi tersebut merupakan sinyal peringatan yang bisa berujung krisis jika tidak segera ditangani.
“Kalau tidak cepat-cepat pemerintah hadir, PHK itu bisa terjadi juga di NTB. Ini kondisi nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, fenomena pelemahan sektor pariwisata tidak hanya terjadi di NTB dan Bali, tetapi juga merata di berbagai daerah lain di Indonesia yang tengah melakukan efisiensi operasional akibat tekanan ekonomi.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK massal. Sekarang saja kondisinya sudah tidak baik-baik saja,” pungkas Wolini. (bul)
