Mataram (Suara NTB) – Kerja keras dan dedikasi jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB kembali berbuah manis. Dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB.
Dispora NTB berhasil meraih predikat diterima sebagai Bendahara Pengeluaran Terbaik Peringkat 2 Tahun Anggaran 2024 untuk Kategori Satker DK/TP KPPN Mataram.
Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025, Penyusunan LK Likuidasi, dan Pemberian Penghargaan atas Penyusunan LK Tahun 2024
Acara tersebut berlangsung meriah di Aula Kanwil DJPb NTB. Mewakili Dispora NTB, Sekretaris Dispora NTB Asnirawati hadir langsung untuk mengikuti rangkaian sosialisasi dan menerima penghargaan yang prestisius ini.
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen kuat Dispora NTB dalam menjalankan tata kelola keuangan yang tidak hanya baik, tapi juga tertib dan akuntabel sepanjang tahun 2024.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa pengelola keuangan di lingkungan Dispora NTB, sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang patut dicontoh dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Kepala Dispora NTB H Wirawan mengatakan pengelolaan keuangan sangat penting bagi suatu instansi. Ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terlebih lagi Dispora NTB banyak berhubungan dengan dana hibah.
“Demi menjaga mekanisme administrasi keuangan kami menerapkan dua penyaringan. Misalnya di awal ada audit terlebih dahulu terkait rencana penggunaan anggaran kemudian audit di akhir,” ujar Wirawan pada pekan kemarin.
Wirawan menegaskan penghargaan ini menjadi motivasi bagi Dispora NTB agar terus bekerja secara transparan dan akuntabel. Khususnya dalam hal pengelolaan anggaran. Prestasi Dispora NTB ini tentu menjadi dorongan semangat untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Sementara itu Kakanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam sambuatannya mendorong agar satuan kerja untuk menggunakan Digitalisasi Pembayaran, Satuan Kerja didorong untuk menggunakan platform pembayaran pemerintah (P3) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan Kas yang lebih baik.
“Tingkatkan pemahaman SDM terkait peraturan perbendaharaan dan proses bisnis pelaksanaan anggaran dan tingkatkan akuntabilitas proses pelaksanaan anggaran dengan meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggaran dan melakukan monitoring, evaluasi serta pengendalaian internal serta meningkatkan kualitas dan validitas perekaman data pencapaian output,” jelas Ratih.
Selain itu Ratih juga mendorong agar satuan kerja pemerintah melaksanakan percepatan realisasi anggaran. “Hal ini dimaksudkan kerena belanja pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan tetap memperhatikan perencanaan belanja dan menghidarinya pada anggaran akhir tahun,” pungkasnya. (ndi/*)
