Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mengatakan, kelulusan PPPK tahap II tahun anggaran 2024 diumumkan, Senin, 30 Juni 2025 . Dari 3.958 honorer lingkup Pemprov NTB yang mendaftar, hanya 44 orang yang lulus.
Demikian disampaikan oleh Kepala BKD NTB,Drs. Tri Budiprayitno, M.Si, Senin, 30 Juni 2025 . Menurut Tri Budiprayitno, jumlah tersebut sesuai dengan kuota. Dari jumlah itu, formasi yang terisi pada tahap II ini terbagi dalam tiga kategori. Yakni tenaga teknis, tenaga pendidik (guru), dan tenaga kesehatan. Rinciannya, tenaga teknis sebanyak 10 orang, guru 16 orang, dan tenaga kesehatan 18 orang.
“Ada skenario untuk tahap dua kemarin informasinya NTB yang lulus 44 orang, hari ini (kemarin) kita umumkan dari sekian sekian ribu cuma 44 orang. Jadi kita tinggal tunggu seperti apa pola melanjutkan seperti apa,” ujarnya.
Lulusnya 44 orang tersebut bergabung dengan 297 peserta yang lulus pada seleksi tahap I di tahun yang sama. Sehingga, total peserta PPPK yang lulus di tahun 2024 sebanyak 341 orang.
Sedangkan, berdasarkan keterangan sebelumnya, Pemprov NTB membuka formasi PPPK tahun 2024 untuk 360 orang. Dengan rincian tenaga pendidikan, NTB memiliki formasi 130 terisi 102 di tahap I ditambah 16 di tahap II, tersisa 12 kosong.
Untuk tenaga kesehatan, Pemprov NTB membuka formasi untuk 55 orang, terisi 33 di tahap I ditambah 18 di tahap II, sehingga kosong 4. Untuk Tenaga Teknis, ada 175 formasi, terisi 162 di tahap I ditambah 10 di tahap II, sehingga ada 3 yang kosong.
Adapun 44 peserta yang lulus dijadwalkan akan mulai mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada Bulan Juli. Selanjutnya, pada Agustus, data mereka akan diajukan untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau kemudian kita bisa klir Juli semua mereka mengisi DRH, kemudian Agustus kita ajukan. Kalau bisa selesai mudah-mudahan di September sudah terima SK yang selambat-lambatnya 1 Oktober,” terangnya.
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini mengaku, dari sedikitnya yang sudah lulus PPPK tahap I dan II tahun 2024. Tersisa ribuan honorer yang belum jelas nasibnya. Dari total 9.739 honorer yang mendaftar, hanya 341 yang lulus, menyisakan 9.398 masih berstatus honorer.
Terkait sisa tenaga honorer tersebut, belum ada kepastian pola perekrutan lanjutan. Namun, sebelumnya sempat disebutkan sebanyak 9.398 orang tersebut menjadi PPPK paruh waktu. Untuk kejelasan status honorer di lingkungan Pemprov NTB, Anggota Komisi di DPR RI, ujar Tri meminta agar tahun ini sudah ada kepastian pola penanganan mengingat 2025 menjadi batas akhir penyelesaian masalah tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.
“Itu belum ada format terkait hal-hal itu. Kan kemarin sempat nyebutnya pola paruh waktu. Tadi anggota Komisi di DPR RI minta dipastikan tahun ini sudah ada polanya. Kan ini dalam rangka memastikan pola terkait penanganan di tahun 2025 terakhir,” pungkasnya. (era)
