Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berharap dapat retribusi dari aktivitas wisata di Gunung Rinjani. Secara administratif, sebagian besar kawasan Rinjani masuk Kabupaten Lotim. Sementara, sejauh ini Lotim belum pernah mendapat apa-apa.
Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman mendorong pengelolaan wisata ke Rinjani ini berbasis kawasan. Penegasan ini disampaikan Ketua Umum DPD II Partai Golkar Lotim usai hearing dengan pelaku usaha pariwisata di Sembalun di Gedung DPRD Lotim, Senin, 30 Juni 2025.
Pemerintah dan DPRD Kabupaten  Lotim mendesak agar daerah mendapat manfaat ekonomi langsung, khususnya retribusi, dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Diketahui selama ini, treking Rinjani hanya masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditarik oleh TNGR.
Anggota DPRD Lotim lima periode tersebut menekankan pentingnya TNGR memiliki perwakilan di setiap kabupaten yang dilintasi kawasannya. Ia menegaskan persoalan Rinjani tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup. Prinsip “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera” harus diwujudkan, termasuk menyelesaikan masalah di Sembalun.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Lotim yang disampaikan Kabid Destinasi, Samsul Hakim, PNBP dari Rinjani menunjukkan tren signifikan. Tahun 2023 mencapai Rp 14,7 miliar dan diproyeksikan melonjak menjadi Rp 22,5 miliar pada 2024. Namun, dari angka besar tersebut, Lotim disebut “tidak dapat apa-apa”. “Belum ada PAD yang masuk. Lotim tak hanya jadi penonton,” tegas Samsul, mendesak agar Lotim mendapat retribusi.
Ketua Komisi III, Amrul Jihadi, lebih tegas. Ia menyatakan TNGR saat ini hanya fokus pada konservasi dan mengejar PNBP tanpa memberi dampak nyata bagi Lotim. “Tidak ada pengaruhnya PNBP terhadap Lotim,” kritiknya.
Ketua Partai Demokrat Lotim ini meminta TNGR tidak hanya mengeksploitasi Rinjani, tetapi membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, terutama menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan aktivitas pendakian. “Supaya yang ada di Sembalun warganya bisa dapat kecipratan. Karena mereka dapat sampah dan dapat dampak sosial saja selama ini,” imbuhnya.
Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Lotim, Samsul Hakim mengungkapkan PNBP dari Rinjani menunjukkan tren signifikan. Tahun 2023 mencapai Rp 14,7 miliar dan diproyeksikan melonjak menjadi Rp 22,5 miliar pada 2024. Namun, dari angka besar tersebut, Lotim disebut “tidak dapat apa-apa”. “Belum ada PAD yang masuk. Lotim tak hanya jadi penonton,” tegas Samsul.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin sudah meminta Dispar untuk menyusun draf Peraturan Bupati soal retribusi. Diketahui ada rencana menerapkan sistem “One Gate One Ticket” di Cemara Siu sedang dijajaki. Pemkab Lotim sudah melobi ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk membangun pos pemeriksaan kesehatan juga dilakukan. Pemkab telah membangun infrastruktur pendukung seperti gerbang, anak tangga, dan sarana ibadah di beberapa jalur pendakian.
Langkah strategis adalah penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penarikan retribusi pendakian Rinjani. Rancangannya mengatur pendaki asal Lotim gratis, sementara Wisatawan Nusantara (Wisnus) dikenakan Rp 50.000 per orang dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Rp 100.000 per orang sekali naik. Namun, Pemkab Lotim menyadari tarif retribusi harus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Sudah ada Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Retribusi saat ini belum mencantumkan slot untuk retribusi trekking Rinjani, sehingga perlu perubahan lampiran.
 Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun, Handanil mengemukakan dalam tata kelola wisata Sembalun diharapkan melibatkan masyarakat Sembalun. Sembalun katanya merupakan pintu masuk utama pendaki. Hampir 90 persen pendaki menuju puncak Rinjani lewat Sembalun.
Diharapkan, regulasi yang akan dibuat pemerintah ini melindungi pelaku usaha lokal dan relevan dengan kondisi lapangan untuk menghindari konflik. “Semua pendaki yang naik lewat Sembalun harapkan dikelola oleh masyarakat Sembalun,” tegasnya.
Royal Simbahulun, perwakilan pelaku usaha, menekankan pentingnya perlindungan bagi usaha lokal. Ia menyebut Rinjani “sudah banyak diobral” dan penjualan tiket lewat Sembalun sangat rendah. “Sembalun ingin dibuat penjualan premium,” ujarnya, mendesak agar pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan besaran pungutan. “Jangan ujung-ujungnya duit, kami tidak dilibatkan.”
Kepala Seksi TNGR, Lidya Tessa Vitasari, menyatakan pihaknya menunggu hasil koordinasi dengan Pemda Lotim terkait rencana retribusi. Ia mengonfirmasi bahwa PNBP Rinjani langsung masuk ke rekening Kemenkeu. Sejauh ini, lewat TNGR bantuan ekonomi produktif senilai Rp 650 juta kepada masyarakat pada 2023-2024.
Mengenai kuota pendaki, Lidya menjelaskan awalnya Sembalun dan Senaru masing-masing 150 orang, Torean, Timba Nuh, dan Aik Berik masing-masing 100 orang. Namun, sistem sekarang memungkinkan pendaki memilih jalur setelah memenuhi kuota total (misalnya, 400 orang bisa naik via Senaru, Torean, atau Sembalun). Ia berharap kolaborasi pengelolaan Rinjani, termasuk kehadiran pusat informasi di Sembalun, dapat ditingkatkan.
Soal kemungkinan ada retribusi kemungkinan bisa dibuat oleh Pemda. Hanya saja harus ada jenis pelayanan apa yang diberikan pemerintah selama ini sehingga bisa melakukan penarikan retribusi. (rus)
