Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar langsung turun ke lapangan untuk meninjau dari dekat kondisi para petani di wilayah Pulau Lombok, Provinsi NTB. Hak itu dilakukan dalam rangka mengawal program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah, tahun ini kita surplus 4 juta ton beras. Artinya, kita tidak lagi mengimpor beras dari luar. Ini sebuah capaian besar yang harus kita jaga bersama. Ujung tombak ketahanan pangan kita ada di petani,” ujar Muazzim pada Selasa, 1 Juli 2025.
Dikatakan politisi PAN ini bahwa surplus beras ini bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara-negara lain. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan petani dalam negeri agar mereka tidak dirugikan dalam proses distribusi maupun penentuan harga jual.
Haji Muazzim secara khusus mengangkat persoalan harga gabah yang kerap anjlok saat musim panen, terutama di daerah seperti Lombok. Hal itu akan dirasakan sangat ironis, NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional, namun petaninya tidak sejahtera.
“Harga gabah harus stabil. Kalau petani jual 1 kilo Rp6.500, maka sampai ke Bulog juga harus tetap Rp6.500. Kita tidak ingin ada tengkulak yang mengambil keuntungan berlebih dan merugikan petani kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan beberapa keluhan petani terkait kelangkaan pupuk saat musim tanam dan mahalnya biaya sewa alat pertanian seperti traktor dan mesin panen (combine harvester). Komisi IX, katanya, terus berupaya mencarikan solusi dengan mendorong distribusi alat dan bantuan pertanian yang lebih merata dan tepat sasaran.
“Kita turun langsung ke lapangan adalah cara kami untuk mendengar aspirasi masyarakat. Kita ingin petani bukan hanya kembali modal, tapi juga untung dan sejahtera. Karena itu apa yang menjadi kendala dan keluhan petani, pemerintah akan hadir membantu,” ungkapnya.
Selain ketahanan pangan, anggota DPR RI dari dapil NTB 2 Pulau Lombok itu juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap produk lokal dan UMKM. Ia mengimbau agar seluruh instansi pemerintahan, termasuk kantor-kantor di daerah, lebih mengutamakan penggunaan produk lokal seperti jagung, kacang, ubi, dan aneka kue hasil olahan UMKM daripada produk dari luar daerah.
“Cinta produk lokal adalah bagian dari menjaga kedaulatan ekonomi. Kita harus bangga dan memberi tempat bagi hasil karya petani dan UMKM kita sendiri,” pungkasnya. (ndi)
