Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan kritik keras terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai lamban dalam mengeksekusi program dan proyek fisik pada semester I tahun anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Rabu, 2 Juli 2025, menyatakan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi program fisik sejumlah OPD. Ia menyebutkan bahwa bahkan ada OPD yang belum sama sekali menjalankan kegiatan fisik meskipun anggarannya telah tersedia.
“Ini yang kita pertanyakan. Mengapa sampai semester I belum ada realisasi? Kita belum tahu apa kendalanya,” ujar Muzihir.
Ia mencontohkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang memiliki lebih dari 1.300 paket pekerjaan fisik, namun belum satu pun yang terealisasi. Hal serupa juga terjadi di Dinas Pertanian, dengan lebih dari 400 paket kegiatan yang baru sampai pada tahap perencanaan.
Muzihir menilai alasan yang dikemukakan oleh sejumlah OPD tidak berdasar. Salah satunya adalah penantian terhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, yang akan menggabungkan beberapa dinas. Menurutnya, hal tersebut tidak semestinya menghambat pelaksanaan program yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Alasannya menunggu SOTK. Tapi itu seharusnya tidak menjadi penghalang, karena program ini tetap harus berjalan. Anggarannya juga bukan dari DAK atau DBCHT yang memerlukan petunjuk teknis,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 35 persen. Ia menyebut hal tersebut masih dalam batas wajar karena sejumlah OPD masih menunggu petunjuk teknis (juknis), terutama untuk anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Contohnya di Dinas Pendidikan, juknis baru keluar pertengahan Juni. Sekarang mereka sedang masuk tahap persiapan,” jelas Nursalim.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan SOTK seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda realisasi anggaran. “Uangnya ada. Jadi SOTK tidak bisa dijadikan alasan. Tapi memang ada beberapa OPD yang konsultasi ke kami terkait hal itu,” pungkasnya. (ndi)
