Mataram (Suara NTB) – Belasan fasilitas kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB terdampak banjir. Akibatnya, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan ASN di lingkungan Pemprov untuk libur berkantor, fokus membersihkan sisa banjir.
Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri saat meninjau beberapa lokasi di Kekalik yang terdampak banjir, Senin, 7 Juli 2025.
“Sesuai penyampaian pak Gubernur, sementara hari ini dulu (libur). Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya apakah curah hujan masih akan berlanjut atau seperti apa. Tetapi hari ini yang diliburkan dulu sesuai dengan perkantoran yang ada,” ujarnya.
Sejumlah fasilitas perkantoran yang ada di sepanjang jalan Majapahit yang terdampak banjir, di antaranya Kantor Disnakertrans, Kantor Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Bapenda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, DJPB, Dinas Pemuda dan Olahraga, Puslansos Mandalika, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perindustrian.
Mantan Bupati Kabupaten Bima dua periode ini mengatakan Pemerintah Provinsi NTB terus mengambil langkah cepat menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar). Khususnya di Kota Mataram yang merusak sejumlah fasilitas Pemprov.
“Kita akan mengecek dan tentunya ini menjadi bahan laporan kita karena rencananya pak Gubernur akan melaksanakan rapat pagi ini untuk memastikan apa saja fasilitas yang terdampak yang masuk dalam wilayah Provinsi,” jelasnya.
Ia melanjutkan, Gubernur dan seluruh unsur Pemprov NTB telah memastikan pembersihan di titik-titik krusial, seperti jembatan dan fasilitas umum dilakukan segera guna mencegah banjir susulan jika hujan kembali turun.
“Namun, saya percaya seluruh unsur tangguh dan siaga bencana. Hari ini kita melihat bagaimana pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat bahu membahu meringankan dampak,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan dirinya juga terdampak banjir dan telah mengunjungi sejumlah titik, termasuk Kelurahan Kekalik yang cukup parah, serta kantor-kantor pemerintahan seperti Dinas Perkim dan Puslansos Mandalika yang juga terdampak.
Terkait potensi permintaan bantuan anggaran ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ia menegaskan masih menunggu laporan untuk verifikasi kemudian di kirim ke pusat.
“Skala prioritas tentu pada infrastruktur pelayanan masyarakat seperti Jembatan Meninting yang meski sudah diperbaiki, kembali terdampak,” tutupnya. (era)
