Mataram (Suara NTB) – Tujuh siswa Sekolah Rakyat Sentra Paramita, Mataram dilaporkan mengundurkan diri. Alasan mereka mundur karena belum siap untuk hidup terpisah dari orang tua dan belum terbiasa merantau. Sebagian siswa juga mengikuti keputusan temannya untuk keluar dari sekolah bantuan pemerintah.
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Nunung Triningsih, Kamis, 24 Juli 2025. Tujuh siswa yang keluar tersebut digantikan oleh siswa cadangan karena pemerintah memiliki cadangan sekitar 10 persen dari total siswa yang diterima.
“Ada yang mengundurkan diri, kemarin di Sentra sekitar tujuh siswa. Alasannya untuk saat ini belum terbiasa merantau, belum terbiasa berpisah dengan orang tua. Ada juga yang ngikut temannya,” ujarnya.
Saat ini, sekolah rakyat 1 A mulai beroperasi di NTB, yaitu Sekolah Rakyat Sentra Paramita, Mataram dengan 100 siswa yang terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel). Selanjutnya, Tahap 1B berjumlah 125 siswa yang berlokasi di eks Akper Lombok Timur sedang dalam proses peluncuran.
Kemudian Tahap 1C dibagi ke dua lokasi yaitu di SKB Gunung Sari (jenjang SD) dan BLK Lenek (jenjang SD). Sehingga total sekolah rakyat di NTB yang akan buka tahun ini sebanyak empat sekolah, dua di Lombok Timur, dan dua di Lombok Barat.
Untuk tahun ini, program ini membuka satu Sekolah Rakyat di masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA. Sistem pendidikan dirancang dengan pola satu tahun pembelajaran awal di lokasi sementara, lalu dilanjutkan ke sekolah permanen setelah fasilitas fisik rampung dibangun.
“Untuk tahun ini buka, SD 2, SMP 1, SMA 1. Dia satu tahun di sini, setelah satu tahun ditransfer ke sekolah yang sudah jadi,” kata Nunung.
Sementara itu, untuk pembangunan sekolah rakyat permanen dalam masa persiapan. Beberapa lokasi seperti di Pandai, Bima, dan Gumantar, Lombok Utara, telah disurvei dan dinyatakan layak oleh Kementerian. Selanjutnya, Kementerian akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di bulan Agustus mendatang.
Berbeda dengan kabupaten lain yang telah mengajukan lahan pembangunan sekolah rakyat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terkendala karena belum tersedia lahan.
“Setelah di-approve akan dibangun, rencananya mulai Agustus ada peletakan batu pertama. Kita tunggu arahan lebih jelas,” terangnya.
Nunung menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat sepenuhnya didanai oleh Kementerian dengan anggaran sekitar Rp300 miliar per sekolah, mencakup seluruh sarana dan prasarana. Pemerintah Provinsi hanya membantu memberikan dukungan penyediaan lahan, sumber daya manusia, proses pengawalan, dan penerimaan siswa juga akan dibantu oleh pemerintah pusat.
Program sekolah rakyat merupakan salah satu ikhtiar pemerintah pusat untuk pemerataan pendidikan, sehingga program ini hanya menyasar masyarakat dengan kemiskinan yang berada di desil 1 dan 2. Jika masih tersedia kuota, bisa juga menyasar di luar desil tersebut.
Mantan Kepala DP3AP2KB ini mengungkapkan, NTB termasuk daerah dengan angka kemiskinan cukup tinggi. Berdasarkan data terakhir, terdapat 600 ribu penduduk miskin di daerah ini. Dengan 106 desa dalam kondisi miskin ekstrem.
“Angka kemiskinan 600 itu kan dengan orang tuanya, kalau kita lihat anaknya setengahnya lah, 300an. Makanya ada yang tidak bersedia kita bisa naik desil 3, 4,” pungkasnya. (era)
