SEJUMLAH anggota DPRD Kota Mataram menyuarakan keluhan terkait sulitnya akses terhadap data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diungkapkan dalam rapat bersama dengan jajaran eksekutif yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram baru-baru ini.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyoroti kendala yang selama ini mereka hadapi, mulai dari kesulitan mendapatkan dokumen APBD dalam bentuk lengkap hingga ketidakterlibatan pejabat pengambil keputusan dalam rapat pembahasan anggaran.
“Dokumen APBD setebal 15 cm itu tidak mungkin kami hafal. Kalau kami ingin mencari satu item saja, itu sangat sulit karena tidak ada halaman indeks atau sistem pencarian yang memadai,” ungkapnya.
Irawan menekankan bahwa keterbatasan akses terhadap data membuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan anggaran menjadi tidak maksimal. Padahal, menurutnya, DPRD memiliki keinginan kuat untuk berkolaborasi dengan eksekutif dalam mengawal kebijakan publik.
“Yang kita terima selama ini hanya rancangan anggaran. Tapi setelah disahkan, dokumen finalnya tidak kami dapatkan. Kami butuh file digitalnya supaya ketika ditanya oleh wartawan atau masyarakat, kami bisa langsung menjawab berdasarkan data,” terangnya.
Tak hanya soal dokumen, Irawan juga mengeluhkan seringnya ketidakhadiran pejabat eselon tinggi dalam rapat kerja. “Kami mohon maaf, tapi kenyataannya sudah tiga sampai empat kali kami membatalkan rapat. Karena yang datang bukan kepala dinas atau sekretaris, tapi staf atau jabatan fungsional yang tidak bisa memberikan keputusan,” terang politisi PKS ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota dewan dua periode ini memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Mataram atas penganggaran rehabilitasi Pasar Cakra yang nilainya meningkat signifikan, dari nol rupiah menjadi Rp744 juta. Meskipun begitu, mereka tetap menuntut perencanaan jangka panjang untuk revitalisasi pasar lainnya, mengingat kondisi pasar yang menurut data sudah rusak hingga 70 persen.
“Kami apresiasi anggaran Pasar Cakra. Tapi bagaimana dengan pasar-pasar lain? Apakah ada rencana lanjutan? Apakah kita hanya menunggu program prioritas selesai baru bergeser ke pasar, atau ada alternatif seperti pinjaman atau dana pusat?,” tanyanya. (fit)
