Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 4 Agustus 2025. Dalam nota yang disampaikan, terungkap pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 ditarget masing-masingnya Rp 1,15 triliun dan Rp 1,145 triliun.
Dalam penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS RAPBD 2026, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., diwakili Wakil Bupati (Wabup) KLU Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT. Dikatakannya, penyusunan KUA-PPAS RAPBD 2026 dilakukan menyesuaikan dengan dinamika perekonomian terkini di KLU. Selain itu, prospek, arah pembangunan ke depan, serta kebijakan fiskal menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan di daerah.
Adapun pokok kebijakan fiskal pemerintah pusat untuk tahun 2026, mengangkat tema “Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi Menuju Indonesia Tanggung, Mandiri dan Sejahtera”. Kebijakan tersebut selaras dengan tema RKPD Pemda Lombok Utara yakni Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat.
Dalam mewujudkan hal tersebut, kata Wabup, perlu ditopang dengan APBD yang sehat dan kredibel. “Kebijakan fiskal uang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat, melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja serta efisiensi belanja non prioritas,” terang Wabup.
Berkait dengan rancangan kebijakan umum APBD DAN rancangan PPAS tahun anggaran 2026 tersebut, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah ditarget meningkat menjadi Rp 1,15 triliun. Proyeksi tersebut terdiri dari, PAD sebesar Rp 303,21 miliar atau 26,35 persen dari RAPBD. Sedangkan Pendapatan Transfer ditarget sebesar Rp 847,44 miliar atau 73,65 persen dari RAPBD.
Sementara, PPAS pada Belanja Daerah RAPBD diproyeksikan sebesar Rp 1,145 triliun lebih. Terdiri dari Belanja Operasi Rp 850,45 miliar (74,23 persen), Belanja Modal Rp 159,03 miliar lebih (13,88 persen), Belanja Tidak Terduga Rp 3,12 miliar lebih (0,27 persen), dan Belanja Transfer Rp 133,03 miliar lebih atau 11,61 persen dari RAPBDP.
“Kebijakan perencanaan dan prioritas belanja daerah dalam APBD 2026 ditujukan untuk penguatan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Kusmalahadi.
“Untuk saat ini, pemerintah menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 0, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar,” tambahnya. (ari)
