Mataram (Suara NTB) – Hiswana Migas Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong percepatan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke LPG 3 kilogram untuk petani dan nelayan. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi beban kuota LPG subsidi rumah tangga dan memastikan distribusi energi lebih tepat sasaran.
Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin, menyatakan bahwa saat ini konsumsi LPG 3 kg untuk rumah tangga masih banyak diserap oleh sektor produktif, seperti pertanian dan perikanan. Padahal, kedua sektor tersebut seharusnya memiliki alokasi khusus. “Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur NTB, Dinas ESDM Provinsi, dan BPH Migas agar konversi ini segera direalisasikan. Jangan sampai petani dan nelayan terus menyerap jatah LPG untuk rumah tangga,” tegas Reza, Kamis (7/8/2025).
Menurut Reza, sebagian petani dan nelayan di NTB telah melakukan konversi ke LPG secara mandiri. Mereka menggunakan LPG untuk menjalankan mesin pompa air dan kapal penangkap ikan skala kecil. “Dari sisi efisiensi, LPG jauh lebih hemat. Satu hingga dua tabung LPG bisa digunakan seharian penuh, dibandingkan penggunaan BBM yang lebih boros,” ungkapnya.
Namun karena belum ada program resmi konversi energi dari pemerintah, sebagian besar pengguna sektor produktif masih bergantung pada BBM atau LPG rumah tangga, yang tidak sesuai peruntukannya.
Untuk menghindari kebocoran distribusi energi subsidi, pemerintah memperkenalkan sistem digital baru bernama X-Star. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola penerbitan surat rekomendasi LPG dan BBM subsidi secara lebih akurat dan transparan. “Rekomendasi sekarang hanya bisa dikeluarkan oleh dinas teknis seperti Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan, bukan lagi oleh desa atau kecamatan,” jelas Reza.
Melalui X-Star, pengguna diverifikasi berdasarkan data mesin dan alat produksi yang mereka miliki. Surat rekomendasi berlaku selama tiga bulan, dan SPBU hanya melayani pembeli yang memiliki dokumen resmi tersebut.
Hiswana Migas NTB bersama BPH Migas dan Dinas ESDM Provinsi telah melakukan sosialisasi sistem X-Star kepada seluruh kabupaten/kota di NTB sejak tahun lalu. Pada Juli 2025, kegiatan ini kembali digelar untuk memastikan kesiapan daerah dalam implementasi penuh. “Petani dan nelayan tidak perlu mengakses aplikasi secara langsung. Mereka cukup datang ke dinas untuk mengurus rekomendasi,” kata Reza.
Pihaknya berharap NTB bisa segera masuk dalam program nasional konversi BBM ke LPG pada 2026, khusus untuk sektor pertanian dan perikanan. “Dengan distribusi energi yang tepat sasaran, efisiensi biaya bisa dicapai, subsidi dapat dikendalikan, dan masyarakat terhindar dari kelangkaan,” pungkas Reza. (bul)
