WARGA Lingkungan Pamotan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara mempermasalahkan kualitas hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah. Huntara dibangun dengan tidak memperhatikan kualitas.
Tokoh masyarakat Lingkungan Pamotan, Gede Wenten mengatakan, pembangunan hunian sementara yang persis berada di pinggir sungai dikritik. Pasalnya, pengerjaannya terkesan dikebut tanpa memperhatikan kualitas.
Ia menegur tukang karena timbunan tanah untuk pondasi tidak dipadatkan dulu sebelum dicor. Hal ini juga disampaikan ke Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman M. Nazaruddin Fikri, tetapi justu mendapatkan respon tidak baik. “Saya kasih masukan baik-baik kok malah ditanya kapasitas saya apa. Saya kan masyarakat di sini wajar memberikan saran dan masukan,” katanya ditemui pada, Selasa, 12 Agustus 2025.
Wenten mengkhawatirkan hunian sementara justru tidak bertahan lama. Sebab, proses pengerjaannya asal-asalan. Padahal, masyarakat yang terdampak banjir sangat mengharapkan tempat tinggal yang layak. Meskipun ada masa pemeliharaan selama enam bulan.
Ia menceritakan kembali belasan kepala keluarga harus segera direlokasi ke tempat yang aman. Sebab, rumah mereka diterjang banjir. “Saya cepat bergerak merelokasi warga. Mencarikan tempat yang aman. Kalau tidak begitu kasihan masyarakat,” ujarnya.
Sekda Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, konstruksi yang dibangun di Lingkungan Pamotan adalah hunian sementara. Di samping itu, kontur tanah di sana bebatuan sehingga tidak bisa memasukan pondasi lebih dalam.
Ia berterima kasih adanya masukan dari masyarakat dan dipersilakan untuk mengawasi. “Kalaupun itu disuarakan dandi usulkan. Kita tidak pernah tertutup dengan masukan masyarakat,” katanya.
Kualitas bangunan yang dikhawatirkan tidak bertahan lama. Alwan mengatakan konsep huntara memang sedemikian rupa. Pemkot Mataram sebenarnya tidak ingin membangun hunian di lokasi itu, tetapi ada masukan dari masyarakat sehingga diakomodir.
Menurut Alwan, tidak menutup kemungkinan rumah susun sederhana sewa akan dibangun di sana jika ada lahan yang bisa dibebaskan. “Kita harapkan masyarakat juga membantu kita seperti di Ampenan,” ujarnya.
Kalaupun masyarakat keberatan dengan penyampaian Kadis Perkim. Ia menyarankan langsung menyampaikan ke Wali Kota. “Pak Wali tidak tertutup dengan masukan. Kalaupun ada penyampaian tidak baik saya mewakili pemerintah kota meminta maaf,” demikian kata Alwan. (cem)
