PENDATAAN dan inventarisasi aset menjadi salah satu kegiatan yang menjadi prioritas. Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan tugas kepada BPKAD NTB segera melakukan pendataan dan inventarisasi aset.
‘’Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa aspek yang harus dilihat secara komprehensif . Yakni, bagaimana penatausahaan aset, bagaimana pengamanan aset serta bagaimana pemanfaatan aset yang kita miliki,’’ terang Kepala BPKAD Provinsi NTB Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., pada Suara NTB, Rabu, 13 Agustus 2025.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengakui, Selasa, 12 Agustus 2025, menerima Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTB yang diketuai Bambang Pirwanto bersama 7 anggota tim lainnya dalam Rangka Expose Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024-Semester I Tahun 2025.
Nursalim menambahkan, jika Gubernur NTB menginginkan aset-aset yang ada di Pemprov NTB ini bisa memberikan nilai tambah untuk peningkatan PAD. Atas dasar itu, Gubernur NTB memberikan tugas kepada BPKAD NTB segera melakukan pendataan dan inventarisasi aset.
BPKAD NTB, ujarnya, sudah mulai melakukan langkah-langkah terkait dengan pengelolaan serta manajemen aset agar mampu memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan PAD NTB. Salah satunya adalah dengan dimulainya kegiatan inventarisasi aset untuk memastikan aset-aset yang ada di Pemprov NTB dapat terdata dengan baik. Mulai dari bagaimana aset tersebut diperoleh dan aset tersebut dikelola hingga bisa dimanfaatkan dengan baik.
Untuk itu, adanya tim dari BPK RI Perwakilan NTB dapat membantu tim dari BPKAD dalam menyusun aturan terkait pengelolaan aset yang dimiliki Pemprov NTB untuk mewujudkan visi dan misi  Gubernur NTB.
Sebelumnya, ungkap Nursalim, Bambang Pirwanto selaku Ketua Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan NTB menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terkait kinerja pengelolaan aset Pemprov NTB. Hal ini sesuai dengan surat tugas BPK NTB yang mendorong pengelolaan aset Pemprov NTB lebih tertib dan efektif, sasarannya adalah menilai efektivitas manajemen aset.
Ada tiga area potensial yang menjadi fokus tim BPK RI Wilayah NTB dalam pemeriksaan kali ini yakni, penatausahaan aset, pengamanan aset dan pemanfaatan aset. (ham)
