Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu mengajukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hingga 5.620 orang. Mereka ini adalah honorer yang terdaftar dalam database honer BKN dan peserta tes PPPK tahap pertama serta tahap kedua.
“Usulan PPPK paruh waktu ini sedang dalam tahap validasi data oleh pihaknya setelah dihimpun datanya dari masing-masing perangkat daerah,” kata Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Drs. Arif Munandar kepada media ini, Jumat 22 Agustus 2025 pagi.
Pendataan di masing-masing perangkat daerah, kata Arif Munandar, bukan untuk mendata ulang para honorer. Tapi untuk memastikan para honorer yang terdata masih aktif bekerja atau tidak. Data dari perangkat daerah ini diikuti dengan surat pernyataan pertanggunjawab mutlak dari pimpinan perangkat daerah. “Kita himpun dari OPD batasnya sebelum 20 Agustus. Sekarang sedang sedang divalidasi (oleh BKD),” jelasnya.
Validasi data dilakukan BKD, lanjut Arif, untuk menghindari pemalsuan data. Pendataan ini berbasis NIK, sehingga akan mudah dilacak. Pembuatan pertanggungjawaban mutlak juga dilakukan secara berjenjang. Tidak hanya oleh pimpinan perangkat daerah, tapi juga oleh panitia daerah.
Berdasarkan jumlah peserta tes PPPK tahap pertama di Kabupaten Dompu sebanyak 3.793 orang dan tahap kedua sebanyak 1.827 orang. Sehingga berjumlah 5.620 orang. “Peserta tes PPPK tahap pertama menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” katanya.
Sesuai Kemen PAN RB nomor 16 tahun 2025 tentang PPPK paruh waktu, pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Besaran gajinya paling rendah sesuai yang diterima saat menjadi honorer. Tapi pengangkatan PPPK paruh waktu ini tetap menggunakan system prioritas.
Terkait pemberkasan untuk pengangkatan PPPK tahap kedua, saat ini sedang diajukan berkasnya di BKN. Jumlah PPPK tahap kedua Kabupaten Dompu ada 74 orang. (ula)
