Mataram (Suara NTB) – Proses pendaftaran seleksi enam jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB sudah memasuki tahap final. Di ujung berakhirnya proses pendaftaran, mencuat isu adanya pejabat titipan pada proses lelang jabatan ini.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayito, M.Si dengan tegas membantah isu titipan calon Kepala OPD itu. Menurutnya, proses seleksi dilakukan dengan transparan, sesuai arahan Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal.
“Tidak ada, jadi Pak Gubernur memastikan kami Pansel melakukan proses sesuai syarat dan ketentuan. Beliau hanya meminta tiga besar untuk kami serahkan kepada beliau,” ujarnya, Rabu, 27 Agustus 2025.
Menyinggung adanya salah satu pejabat di Kota Mataram yang masih kerabat dekat Gubernur NTB turut melamar untuk mengisi salah satu dari enam posisi Kepala OPD? Plt Kepala Biro Organisasi itu mengaku semua PNS memiliki hak untuk ikut memperebutkan posisi eselon II Pemprov NTB.
“Semua PNS berhak mendaftar, tidak melihat seperti apa hubungan kekeluargaan. Yang penting dia PNS dan kemudian terpenuhi syarat, seperti itu,” terangnya.
Hingga dengan saat ini, tercatat sebanyak 61 pejabat mendaftar untuk mengisi posisi kepala OPD yang dilelang. Dari jumlah tersebut, 45 pendaftar sudah menyelesaikan proses submit berkas secara daring.
Sementara sisanya masih dalam tahap pengisian dan diperkirakan akan menuntaskan pendaftaran sebelum batas waktu penutupan pada 27 Agustus pukul 23.59 Wita.
Adapun rincian jumlah pendaftar pada masing-masing jabatan di antaranya Kepala Biro PBJ sebanyak 14 pendaftar, 10 di antaranya sudah melakukan submit. Kepala Biro Hukum sebanyak delapan pendaftar, tujuh orang sudah men-submit.
Selanjutnya, Kepala DPMPTSP dengan 14 pendaftar, 10 sudah men-submit, Inspektur Inspektorat dengan enam orang pendaftar, empat sudah submit. Kepala Dinas ESDM dengan delapan orang pendaftar, enam sudah submit, dan Kepala Dinas Perhubungan dengan 11 pendaftar, delapan di antaranya sudah melakukan submit. (era)
