DPRD NTB akan berkantor sementara di Kantor Gubernur NTB. Hal ini menyusul terbakarnya dua gedung utama pada aksi demonstrasi, Sabtu, 30 Agustus 2025. Sebelumnya, ada rencana DPRD untuk membangun tenda, namun karena Kantor Gubernur yang baru direnovasi cukup menampung lima komisi DPRD NTB akhirnya pembangunan tenda dibatalkan.
Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, opsi satu atap antara eksekutif dan legislatif menjadi solusi yang tepat. Karena dianggap lebih cepat, murah, sekaligus efektif.
‘’Yang bisa kita sisihkan, solusi yang murah meriah kan ini. Ini kan sudah ada fasilitas. Dulu katanya memang ruang paripurna DPRD. Jadi sekalian saja kita manfaatkan,” ujarnya setelah Rapat Paripurna Perubahan KUA-PPAS, Rabu, 3 September 2025.
Menurutnya, pilihan ini sekaligus mendekatkan kerja eksekutif dan legislatif. Hal ini penting mengingat waktu pembahasan program pembangunan daerah semakin sempit.
“Mundurnya RPJMD kemarin membuat banyak pembahasan timpang tindih. Jadi harus intensif sekali melakukan pertemuan antara eksekutif dan legislatif,” tambahnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu membeberkan, ada banyak alternatif lain sebagai kantor sementara DPRD NTB. Mulai dari menyewa gedung hingga hotel. Namun opsi tersebut dinilai tidak realistis. “Tidak ada, tidak pernah ada pembahasan, belum kita pikirkan,” tegasnya.
Pemerintah Pusat telah memberi sinyal bahwa pembiayaan renovasi Kantor DPRD NTB akan menggunakan dana APBN. Meski begitu, kepastian anggarannya masih menunggu kajian dari Kementerian PUPR.
Terkait pembiayaan, pihaknya belum berani memastikan. Meskipun sudah ada pernyataan Kementerian PUPR soal biaya akan dilimpahkan ke pusat, bisa jadi nanti akan ada tambahan juga dari APBD.
“Wallahualam, saya tidak tahu. Katanya dari APBN, tapi belum jelas. Ini baru pernyataan, belum ada tertulis dana APBN. Dan kita belum membahas itu dari anggaran kita,” katanya. (era)
