Dompu (suarantb.com) – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Dompu akan mendukung pemerintahan Bambang Firdaus, S.E.,–Syirajuddin, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2025–2030. Namun sikap kritis akan tetap dilakukan ketika ada program pemerintah yang tidak pro rakyat.
Ini menjadi bagian dari keputusan pada Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS Kabupaten Dompu yang dilangsungkan di Aula DPD PKS Kabupaten Dompu, Minggu (7/9/2025) siang. “Setelah (Musda) ini, kami akan bersilaturrahmi dengan pemerintahan Bambang Firdaus, S.E.,– Syirajuddin, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Kami akan menyatakan, PKS siap bersinergi dengan pemerintahan selama lima tahun ke depan,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Noval Palandi, S.P., usai Musda di Aula DPD PKS Dompu.
Bersinergi dengan pemerintah, kata Noval menjadi amanah DPP PKS yang harus dijalankan. Tidak hanya dengan pemerintah, sinergi ini juga dilakukan terhadap semua elemen. Apalagi sikap koalisi dan opsisi, sejatinya tidak terjadi di jajaran pemerintah daerah. Karena setelah Pilkada, masing-masing partai akan fokus pada kerja pelayanan kepada kepentingan publik sesuai visi misi partai.
“Oposisi itu terjadi di tingkat pusat. PKS punya pengalaman sebagai partai oposisi pemerintah, dan partai koalisi pemerintah. Ketika koalisi pemerintah, PKS tetap kritis ketika ada program yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Saat jadi oposisi pemerintah, PKS juga mendukung ketika ada program yang berpihak pada kemaslahatan rakyat banyak,” jelas Noval.
Selain bersinergi dengan pemerintahan yang ada, PKS yang memiliki dua orang anggota Dewan di DPRD Kabupaten Dompu kembali menegaskan untuk bisa mengisi keterwakilan di semua daerah pemilihan (Dapil) se-Kabupaten Dompu.
“Dapil dua dan dapil lima yang ada keterwakilan PKS di DPRD Dompu saat ini, kami komit untuk mempertahankannya. Memaksimalkan sosialisasi pelayanannya pada Masyarakat,” ungkap Noval yang didampingi H. Abdullah, S.Kel., selaku Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Dompu dan M. Tahir, S.T., selaku Ketua Dewan Etik Daerah (DED) PKS Dompu.
Fokus Program Pengkaderan
Abdullah mengungkapkan, program pengkaderan tetap menjadi fokus PKS ke depan dalam memenangkan pemilu 2029. “PKS akan terus mengawal dan konsisten menjaga kadernya dengan menegakkan aturan partai, sehingga kepercayaan publik dapat dijaga,” katanya.
M. Tahir menegaskan, PKS memiliki system dalam menjaga kadernya, terlebih mereka yang diamanahi jabatan publik. “PKS ini salah satu partai yang siap dengan dinamika publik. PKS memiliki Lembaga etik yang ada hingga daerah, berperan efektif dalam menjaga kepercayaan publik. Ini menjadi benefit yang luar biasa bagi PKS,” katanya.
PKS Kabupaten Dompu menjadi partai pemenang ketiga perolehan suara hasil Pemilu tahun 2024 lalu. Kendati jadi pemenang ketiga, PKS hanya meloloskan kadernya sebagai anggota Dewan di Dapil Dompu 2 (Kecamatan Pajo dan Hu’u), Ahmad Dul Rifaid, ST., dan Dapil Dompu 5 (Kecamatan Kempo dan Pekat), Hasanuddin.
Sementara Dapil Dompu 1 (Kecamatan Dompu), Dapil Dompu 3 (Kecamatan Woja), dan Dapil Dompu 4 (Kecamatan Manggelewa dan Kilo) gagal mengirimkan keterwakilan. Namun perolehan suara di 3 dapil ini cukup signifikan berada di urutan setelah kursi terakhir. (ula/*)
