PEMPROV NTB meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi turunnya Dana Bagi Hasil (DBH). Termasuk bagi hasil dari sektor pertambangan.
Meski info resmi diketahui akhir tahun, Pemprov mengakui ada indikasi penurunan DBH. Khususnya dari kontribusi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebab hingga kini pusat belum menyetujui relaksasi tambang perusahaan tersebut.
Untuk menyiasati hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr.H.Nursalim meminta Kepala OPD lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Makanya, teman-teman OPD ini harus kreatif, inovatif dalam membuat program yang bisa menghasilkan pendapatan,” ujarnya.
Salah satu strategi yang kini disiapkan adalah optimalisasi retribusi daerah dan pemanfaatan aset. Aset-aset milik daerah yang dikelola OPD akan dinilai melalui appraisal, kemudian disewakan sesuai regulasi.
“Kan ada retribusi daerah, retribusi daerah termasuk aset-aset yang di OPD-OPD kan juga setelah dinilai, appraisal selesai, kami juga akan melakukan MoU dengan Dirjen aset yang ada di Denpasar,” jelasnya.
Setelah menekan MoU dengan Dirjen Aset yang ada di Bali. Selanjutnya aset yang telah muncul nilainya bisa disewakan oleh masing-masing OPD. Langkah itu bisa memacu pendapatan daerah di luar DBH.
Adapun Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu menegaskan langkah ini tidak mudah, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai aturan. “Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kami berpatokan pada regulasi, tetap on the track,” ujarnya.
Bagi Hasil AMNT Berpotensi Nihil
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Fathurrahman mengatakan Pemprov kini menghadapi ketidakpastian terkait perhitungan DBH tahun 2026. Hal ini dipicu oleh masih berlangsungnya moratorium ekspor mineral, yang berdampak langsung terhadap laba bersih AMNT.
“Perhitungan DBH tahun ini nanti, karena ini masih belum ada pembukaan ekspor, masih moratorium. Pendapatan AMNT itu selama ini kan sangat bergantung pada ekspor,” jelasnya.
Menurutnya, selama moratorium belum dicabut dan belum ada relaksasi ekspor, potensi penerimaan DBH dari AMNT tahun ini bisa sangat kecil, bahkan nihil.
“Selama ini keuntungan AMNT itu dari ekspor. Kalau ekspor belum dibuka, ya itu yang jadi persoalan,” katanya.
Pemprov juga mencermati perkembangan pembangunan smelter AMNT yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan baru perusahaan. Namun, smelter belum beroperasi penuh sehingga kontribusinya terhadap laba belum signifikan.
“Pendapatan AMNT baru akan stabil ketika smelternya bisa beroperasi dan jadi kegiatan usaha inti mereka. Tapi saat ini kan belum,” pungkasnya. (era)
