PENEMPATAN pejabat struktural di lingkup Pemkot Mataram kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., menilai banyak pejabat yang menduduki posisi strategis namun tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap rendahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Parhi menegaskan bahwa penempatan pejabat seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, latar belakang keilmuan, serta kemampuan teknis, bukan karena faktor di luar itu. “Seringkali penempatan pejabat itu tidak sesuai dengan latar belakangnya, tidak sesuai dengan kompetensinya. Maka kita berharap ke depan agar hasil kerja OPD itu maksimal, tempatkanlah orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya, yang sesuai dengan basic-nya,” ujarnya.
Politisi PKS ini menekankan bahwa penunjukan pejabat tidak boleh hanya didasarkan pada aspek kedekatan emosional atau hubungan pribadi. Menurutnya, kedekatan boleh saja jika disertai dengan profesionalisme. Namun jika tidak profesional, maka yang dirugikan bukan hanya individu tersebut, melainkan juga pimpinan dan kinerja institusi secara keseluruhan.
“Kalau dia dekat tapi profesional kan sah-sah saja. Tapi kalau dekat tapi tidak profesional, kasihan. Dia tidak mampu melaksanakan tugasnya, yang kena ujung-ujungnya tetap pimpinannya,” tegasnya.
Parhi menggarisbawahi bahwa kinerja sebuah OPD merupakan cerminan dari kinerja kepala daerah. Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan bijak dan cermat dalam memilih pembantunya di level struktural.
Dalam evaluasi Komisi I beberapa waktu lalu, ditemukan bahwa banyak pejabat yang saat ini menduduki jabatan kepala OPD ternyata tidak memahami substansi pekerjaannya. Bahkan dalam beberapa rapat kerja, anggota dewan menilai bahwa kemampuan staf bawahan jauh lebih baik daripada kepala OPD itu sendiri.
“Banyak sekali kepala OPD itu yang lebih berkompetensi stafnya dibanding dirinya. Itu kelihatan saat rapat kerja. Kita tahu sejauh mana kemampuannya saat berdiskusi dan tanya jawab,” katanya.
Kondisi ini dinilai sebagai salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target program dan rendahnya realisasi anggaran. Hal ini memperkuat asumsi bahwa penempatan pejabat yang tidak tepat secara langsung memengaruhi kinerja OPD dan pencapaian pembangunan daerah.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini berharap agar ke depan, penempatan pejabat dilakukan secara lebih profesional dan berbasis pada merit sistem. Evaluasi menyeluruh terhadap mutasi dan promosi pejabat perlu dilakukan agar kinerja birokrasi meningkat dan pelayanan publik berjalan maksimal.
“Semoga ke depan kinerja OPD ini lebih baik karena pejabat-pejabatnya memiliki kompetensi yang sesuai. Kompetensi sangat berpengaruh terhadap kinerja,” tandasnya. (fit)
