Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan segera membuka seleksi terbuka untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah jabatan eselon II yang masih kosong. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat pengisian kursi strategis di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini diisi pejabat pelaksana tugas (Plt.).
Plt. Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP., mengatakan persiapan seleksi sudah berjalan. “Ada dua seleksi kita, ada Sekda, ada juga seleksi terbuka eselon II yang kosong di beberapa dinas,” ujarnya saat diwawancarai Suara NTB, Selasa, 16 September 2025.
Alwi menjelaskan, tahapan saat ini masih sebatas koordinasi pembentukan panitia seleksi (Pansel). “Besok saya akan ke Mataram untuk melakukan koordinasi dengan BKPSDM provinsi terkait dengan panselnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, asesor untuk seleksi pejabat tinggi pratama tidak tersedia di daerah. Karena itu, Pemkot harus menggandeng pihak luar. “Untuk pansel eselon II itu lembaga teknis kita belum memadai. Jadi kita ambil dari daerah lain, Jawa Barat atau Surabaya. Koordinasinya lintas daerah provinsi dulu,” terangnya.
Menurut Alwi, syarat calon Sekda cukup jelas. Seorang kandidat minimal harus menduduki jabatan eselon II. Setelah itu, pansel akan menilai kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak calon agar jabatan Sekda diisi pejabat yang benar-benar layak. “Minimal menduduki jabatan eselon II,” sebutnya.
Sejumlah jabatan eselon II yang kosong saat ini adalah Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris DPRD (Sekwan), dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag). Untuk sementara, kursi tersebut diisi pejabat Plt.
Sementara itu, jabatan Sekda ditempati Mariamah, SH. Wali Kota Bima, A. Rahman, S.E., melantiknya sebagai Pejabat (Pj.) Sekda pada 3 September 2025 lalu.
Alwi menegaskan, seleksi terbuka ini sangat penting. Ia menyebut jabatan Sekda dan eselon II menjadi motor utama birokrasi. “Kalau jabatan strategis itu kosong, otomatis kinerja OPD tidak bisa maksimal. Karena itu seleksi ini kita dorong lebih cepat,” katanya.
Rencana seleksi ini menegaskan komitmen Pemkot Bima dalam menjaga kualitas birokrasi. Melalui proses yang transparan, pemerintah ingin memastikan hanya pejabat berintegritas yang duduk di kursi penting. Pengisian jabatan definitif diharapkan memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah. (hir)
