Giri Menang (suarantb.com) – Koordinator Tim Korsupgah Wilayah V KPK Dian Patria mengapresiasi langkah Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha yang menerapkan Big Data dalam tata kelola Pemerintahannya.
Bupati Lobar menggunakan data dalam berbagai program soal layanan publik, aparatur, aset dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Termasuk dalam upaya pencegahan korupsi pada delapan area intervensi. Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
Dari hasil diskusi Dian Patria dengan Bupati, ada upaya dan kecepatan untuk berbenah melalui berbagai langkah terobosan. “Saya melihat Lobar arahnya semakin membaik,” kata Dian Patria, pada Selasa (16/9/2025).
KPK Apresiasi Penggunaan Big Data
Salah satunya, Bupati menerapkan Big Data. Pemkab melakukan pendataan aparatur, berapa jumlah ASN, tenaga honorer atau non-ASN. Sebab kondisi belanja pegawai Lobar masih tinggi, menyentuh angka 42 persen.
Menurutnya jumlah ini lumayan tinggi dibanding ketentuan 30 persen nanti di tahun 2027. Sedangkan belanja barang jasa untuk masyarakat sekitar 25 persen. Hampir setengah dari belanja pegawai. Di satu sisi, dana transfer dari pusat sendiri berkurang tahun 2026 sekitar 300 triliun se-Indonesia.
“Sehingga bagaimana memastikan efisiensi dari cleansing data ASN yang valid atau tidak. Kalau tidak benar ya ditertibkan,” tegasnya.
Seperti di rumah sakit, ia menerima laporan banyak rekrutmennya tidak sesuai prosedur. Jika itu dibersihkan, maka bisa mengurangi belanja pegawai.
Kemudian sektor pendapatan, Pemkab akan menerapkan sistem seperti di Pemkot Malang, di mana sistem itu akan terkoneksi dengan server dan kerja sama dengan kantor pajak KPP Mataram. “Bagi saya itu bagus, sebab mereka bisa lihat data omzet, ini bagi saya akan luar biasa nanti Lobar. Dan belum tentu semua daerah bisa begini,” imbuhnya.
Pihaknya pun mendukung program ini, dan ia telah berkomunikasi dengan pihak Kanwil KPP. Dengan sistem ini, wajib pajak pajak tidak akan bisa lari lagi, karena akan berkoordinasikan data daerah dan pusat.
Kemudian masalah aset daerah, bahwa Bupati mengakui kalau ini kesalahan masa lalu yang merugikan daerah. Seperti aset di STIE AMM akan diselesaikan Pemkab tahun ini. Dan Pihaknya pun tetap memonitor. Menurutnya, Pemkab bisa saja mengambil lahan itu, namun pihak AMM mau membayar sewa dan denda. Ia pun mendorong pengelola segera melaksanakan itu agar tidak menjadi permasalahan.
Selanjutnya kasus aset LCC, sedang menunggu putusan kejaksaan. Kemudian, masalah tunggakan pajak lapangan Golf Golong.
Terus Memperbaiki Diri
Sementara itu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan pihaknya mengundang KPK dalam sosialisasi pencegahan korupsi sebagai salah satu upaya untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depan. Sebab ia menyadari bahwa dalam hidup tidak berlomba menjadi sempurna namun perjalanan bagiamana menjadi lebih baik.
Pihaknya berkomitmen untuk mengantisipasi atau menghindari kesalahan, itu kata dia langkah besar untuk memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat Lobar.
Pihaknya berupaya untuk pemanfaatan data melalui Big Data dan mengurangi penggunaan pembayaran langsung agar hal-hal yang berbau korupsi bisa dihindarkan. “Tapi kuncinya juga adalah integritas kita masing-masing,” ujarnya. (her)
