Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ratusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terakomodir di Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih menunggu hasil kordinasi dengan Kementerian PAN RB.
“Kami sedang melakukan koordinasi secara intensif dengan MenPAN-RB terkait nasib non-ASN yang belum terakomodir PPPK paruh waktu, tinggal kita menunggu respons dari MenPAN,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu, 17 September 2025.Budi melanjutkan, hampir semua daerah mendapatkan fenomena yang sama, non-ASN yang belum terakomodir PPPK paruh waktu. Oleh sebab itu, pemerintah sudah bersurat secara resmi untuk menyampaikan persoalan yang muncul.
“Kita sudah bersurat secara resmi terkait penomena yang muncul tinggal kita menunggu respons dari Kemen PAN RB seperti apa pola penanganan lebih lanjut,” ujarnya.
Sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima petunjuk lebih lanjut terhadap tenaga non-ASN tersebut. Pola penanganan lebih lanjut terhadap nasib mereka masih dalam proses. “Mudah-mudahan kita berharap mendapat yang terbaik untuk pengelolaan kepegawaian kita,” terangnya.
Ia menambahkan, hasil pendataan sementara diprediksi sekitar 300 lebih pegawai yang belum terakomodir PPPK paruh waktu. Proses pendataan juga terus dilakukan untuk memastikan mana yang menenuhi persyaratan dan mana yang tidak.
“Kita harus memastikan dia memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, apa masalah mereka tidak bisa paruh waktu? Ketika tes mereka tidak datang, atau salah formasi? itu masih terus berproses,” tambahnya.
Ia pun meyakinkan, semua persoalan komponen yang ada dipengangkatan PPPK mana yang tidak masuk PPPK paruh waktu sudah disampaikan ke Kemen PAN RB. Pemerintah saat ini tingal menunggu hasilnya dengan harapan apa yang menjadi keputusan bisa merupakan yang terbaik bagi daerah.
“Kami berharap apa yang menjadi keputusan Kemen PAN RB bisa menjadi yang terbaik dalam penguatan SDM yang kita miliki. Jadi prinsipnya kami masih belum memastikan sehingga kita belum berani mengambil sikap atas nasib non-ASN tersebut,” pungkasnya. (ils)
