Dompu (Suara NTB) – Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji subsidi 3 kilogram alami kelangkaan di hampir semua daerah se-NTB, termasuk Kabupaten Dompu. Kuota yang terbatas dan bertambahnya kebutuhan terhadap elpiji, membuat beberapa oknum menaikkan harga jual.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE dalam surat edaran (SE) nomor : 510/334/Perindag/2025 tentang penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Dompu. Dalam SE yang diedarkan Kamis, 18 September 2025 ini, Bupati meminta Camat hingga RT untuk mengawasi pendistribusian elpiji 3 kilogram tepat sasaran dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
HET elpiji 3 kilogram di Kabupaten Dompu dibagi dalam tiga kelompok. Harga Rp18 ribu per tabung untuk wilayah Dompu, Woja, dan Pajo. Harga Rp18.750 per tabung untuk wilayah Kempo, Manggelewa, Kilo, dan Hu’u. Harga Rp19.500 per tabung untuk wilayah Pekat.
“Pangkalan LPG subsidi 3 kilogram agar memprioritaskan penjualan kepada masyarakat sekitarnya dengan pembatasan maksimal dua tabung per rumah,” bunyi edarannya.
Edaran ini juga mengingatkan SE Dirjen Migas nomor B-2461/MG.05/DJM/2022, yang melarang penjualan elpiji subsidi ke pengecer, hotel, restoran, usaha binatu atau laundry, usaha batik, usaha jasa las, dan usaha peternakan.
“Saya sudah buat surat edaran seperti (SE Bupati) diatas untuk para Camat, agen, dan pangkalan. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya dan didasari juga laporan Masyarakat dan kondisi di lapangan,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Ir.H. Armansyah, M.Si., Kamis, 18 September 2025.
Armansyah mengakui, dengan banyaknya pangkalan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dompu, tidak memungkinkan pihaknya mengawasi secara langsung. Tapi dengan gerakan semua pihak, termasuk camat, lurah dan kepala desa untuk sama-sama mengawasi di lapangan.
Sebelumnya, pada apel koordinasi ASN lingkup Pemda Kabupaten Dompu, Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, S.H., meminta kepada perangkat daerah terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan semua stake holder dan level pemerintahan.
“Singkronisasikan data yang ada di atas meja dengan kondisi lapangan, serta informasikan setiap perkembangan mengenai permasalahan gas elpiji ini agar dapat disampaikan ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui akun-akun media sosial,” pinta Syirajuddin. (ula)
