Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menargetkan zero stunting selama masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Target besar itu ditopang dengan alokasi anggaran Rp117 miliar serta sederet program inovatif berbasis lokal.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima, Ichwanul Muslimin, menyebut penurunan angka stunting sudah terlihat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting turun dari 31,8 persen pada 2023 menjadi 28,4 persen pada 2024. Sedangkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) mencatat penurunan dari 11,32 persen menjadi 10,17 persen.
“Untuk mencapai tujuan (penurunan angka stunting), kami sudah melakukan berbagai agenda dengan melibatkan banyak pihak,” ujarnya, Selasa 23 September 2025.
Ichwanul mengakui meski angka stunting di Kota Bima terjadi penurunan, tapi angka tersebut masih di atas standar nasional. “Kami sadar angka ini belum ideal. Karena itu upaya menurunkannya terus dipacu,” katanya.
Ia menegaskan, target zero stunting harus menjadi komitmen bersama. “Kita sadar bahwa dalam program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota bima kami harapkan ke depan, selama masa kepemimpinan, stunting di Kota Bima diharapkan di angka zero atau nol,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menekankan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan, melainkan beban moral semua pihak. “Stunting ini masalah nasional yang kompleks. Satu anak lahir stunting berarti kita gagal mewujudkan masa depan satu orang anak. Itu menjadi beban kita semua,” tegasnya, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa parsial. “Ini bukan hanya masalah Dinas Kesehatan. Perlu kolaborasi dari berbagai OPD, camat, lurah, bahkan masyarakat,” ujarnya.
Feri juga mengingatkan dampak serius jika angka stunting dibiarkan tinggi. “Betapa gelapnya sebuah negara kalau angka stunting tinggi. Itu berarti banyak anak gagal meraih masa depan, dan mereka akan menjadi beban daerah,” tuturnya.
Ia menekankan empat komitmen utama. “Keluarga sebagai benteng utama, sinergi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta perubahan perilaku. Inilah kunci keberhasilan,” tutupnya.
Sebagai informasi, untuk mempercepat penurunan stunting, Pemkot Bima meluncurkan inovasi seperti Kaki Si Intens yang mengintegrasikan aplikasi SIFOKER dan kolaborasi antar instansi, Kebun Plakat untuk budidaya tanaman bergizi, ikan dan unggas, serta Gercep Uma Ruka sebagai gerakan cepat pencegahan perkawinan usia anak.
Selain itu, ada program Rumah Pangan B2SA untuk edukasi gizi seimbang rumah tangga, serta inovasi lain seperti Besti Stunting, Jumpa Ibu Penting, dan Madu Penting Mas. (hir)
