Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa, mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana tranfer ke daerah atau TKD karena berpotensi “mematikan” semangat pembangunan di daerah.
“Kebijakan itu sangat tidak berpihak ke daerah dan kami di DPRD sangat prihatin. Karena sebagian besar pembangunan daerah dibiayai dari dana transfer pusat dan akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” kata Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, Sabtu 27 September malam.
Ia melanjutkan, pemotongan TKD sebesar 30 persen tersebut tentu akan sangat besar bagi daerah. Sebab tidak hanya penanganan infrastruktur yang saat ini menjadi persoalan di Sumbawa termasuk layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau ini dipotong 30 persen, dampaknya akan sangat besar, tidak hanya terhadap infrastruktur, tapi juga layanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan,” sebutnya.
Menurut Berlian, harusnya pemerintah pusat meningkatkan dana transfer ke daerah, bukan justru memotongnya. Pasalnya di daerah itulah sumber daya alam yang dikeruk dan uangnya dibawa ke pusat, yang sepatutnya dikembalikan lagi ke daerah.
“Kami sangat mendukung langkah Bupati bersama kepala daerah lainnya untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat, termasuk bertemu langsung Presiden agar kebijakan tersebut ditinjau ulang,” ujarnya.
Masalah ini juga sempat dibahas di Dewan Pengurus Nasional Adkasi (Asosiasi DPRD kabupaten seluruh Indonesia) dan mereka semuanya keberatan. Sehingga pihaknya berencana akan bertemu secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto agar meninjau ulang kebijakan tersebut.
“Kami di Adkasi sudah membahas kebijakan ini karena sangat merugikan daerah. Makanya kami juga berencana bertemu dengan Presiden untuk membahas masalah ini lebih lanjut,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, turut menyampaikan hal senada. Ia menilai bahwa rencana pemotongan ini harus dikaji ulang secara serius, karena bertentangan dengan semangat pembangunan nasional yang merata.
“Kami mendorong pemerintah pusat agar mempertimbangkan kondisi riil daerah. Jangan sampai daerah hanya dibebani tugas dan target, tapi tidak diberi dukungan anggaran yang memadai. Ini sangat tidak adil,” ucapnya.
Zulfikar turut meyakinkan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini dan siap mendampingi langkah eksekutif untuk memperjuangkan hak fiskal daerah. Hal itu dilakukan karena pembangunan di daerah merupakan tanggungjawab bersama.
“Pembangunan adalah tanggung jawab bersama, maka, sinergi antara pusat dan daerah harus dijaga. Jika pusat mengabaikan suara daerah, maka ini bisa menjadi preseden buruk dalam hubungan keuangan pusat-daerah ke depan,” tukasnya. (Ils)
