Dompu (Suara NTB) – Ada 405 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Dompu mengalami disparitas data. Para ASN ini tercatat tidak membuat laporan e-Kinerja sejak 2023 dan 2024, sehingga Sistem Informasi Presensi (SIP) sebagai acuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai diblokir.
“Kita surati OPD-nya agar mereka (ASN) mau mengurus. Kalau tidak diblokir, mereka akan menunda-nunda terus perbaikan datanya,” kata Sekretaris BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, S.H., saat dihubungi, Senin, 30 September 2025 sore.
Sejak disurati 26 September 2025 lalu, lanjut Asraruddin, sudah banyak pegawai yang melakukan perbaikan data. Disparitas itu terjadi akibat email ganda, memiliki surat tugas belajar dan lainnya. Kemudian mereka ini tidak membuat laporan e-kinerja sejak 2023 dan 2024.
SIP dirancang untuk merekam, mengelola, dan memantau kehadiran maupun kepulangan pegawai. Data ini terkoneksi yang menjadi acuan pembayaran TPP ASN di Kabupaten Dompu. “Yang diblokir itu hanya yang disparitas datanya, bukan semua ASN di Dompu,” tambahnya. (ula)
