Selong (Suara NTB) – Dana transfer pusat tahun anggaran 2026 mendatang untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkurang Rp 327 miliar. Angka itu sudah ditetapkan dalam Rancangan APBD 2026 mendatang. Kondisi fiskal Lotim yang diketahui selama ini sebagian besar mengandalkan dana perimbangan pusat akan merasakan dampak yang cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pmerintah pusat tersebut.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 1 Oktober 2025 menjelaskan pembangunan di Lotim pasti akan terasa berat.
Menurutnya, tidak main-main sekarang menjadi Bupati. Apalagi Lotim dengan beban belanja yang cukup berat. Di antaranya adalah belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 11.029 orang. Bupati menegaskan honorer tersebut harus dapat diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) menjadi PPPK Paruh Waktu. “Saya yang minta supaya jangan sampai ada yang tertinggal honorer,” tegas H. Iron.
Sebagai daerah dengan jumlah PPPK paruh waktu terbanyak nomor tujuh secara nasional, beban untuk Lotim diakui cukup berat. Menyadari fakta itu, Bupati berupaya untuk terus melobi pemerintah pusat mendatangi kantor-kantor kementerian dan lembaga supaya bisa dapat anggaran.
Akibat dari pengurangan dana tersebut, Bupati menyebut sebagian besar dana untuk pembangunan fisik, sehingga total, Lotim tahun anggaran 2026 mendatang tidak dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan fisik.
Kebijakan pemeirntah pusat melakukan langah efisiensi dengan mengurangi dana trasfer pusat ke daerah ini tidak saja berdampak bagi Lotim. Termasuk juga bagi Pemprov NTB, sehingga berpengaruh juga ke kabupaten/kota di NTB.
Beberapa waktu lalu ia sudah menghadap ke Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Saran dari Bappenas agar Bupati sering-sering datang ke kantor kementerian di Jakarta untuk melobi angganan. Kalau tidak dilakukan, maka Lotim tidak akan bisa membangun apa-apa. Salah satu hasil lobi Bupati adalah, pemerintah pusat akan menata kawasan wisata Ekas. Telah tealokasi dana Rp 22 miliar untuk membangun kawasan wisata Ekas.
Bupati akan membuka keran ke seluruh Kementerian/Lembaga. Karena itu, kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Lotim diminta segera menyusul dengan membuat proposal untuk menggedor kantor kementerian di Jakarta meminta anggaran untuk dibawa ke daerah. “Kalau tak begitu, maka kita tak akan bisa maju,” tegasnya.
Ratusan miliar yang berkurang ini diakui bukanlah dana yang sedikit. “Saya sekarang sering bolak balik ke Jakarta melobi kementerian, saya carikan program dan anggaran,” imbuhnya.
Mengingat besarnya anggaran yang terpangkas tersebut diharapkan semua bisa bersabar. Komitmen Bupati untuk terus berupaya meningkatkan anggaran pembangunan di daerah selain mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (rus)
