Mataram (Suara NTB) – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, H Muzihir memastikan bahwa kepengurusan DPP PPP yang sah adalah dibawah Ketua Umum Mardiono. Hal itu dipastikan setelah Kementrian Hukum mengesankan Surat Keputusan (SK) Ketua DPP PPP hasil Muktamar dijabat oleh Mardiono.
“Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari tadi sekitar jam 11 saya mendapat konfirmasi dari Jakarta bahwa Menteri Hukum telah mengeluarkan keputusan ya. Pak mardiono sebagai Ketua Umum Partai persatuan pembangunan masa hikmat 2025-2030,” ujar Muzihir pada Kamis, 2 Oktober 2025.
“Sekali lagi saya bersyukur telah ada kejelasan bahwa PPP itu tidak ada lagi keraguan-raguan lagi, tidak ada dualisme. Ini sudah barang pasti pak Mardiono Ketua Umum PPP yang disahkan oleh pemerintah,” sambungnya.
Dengan SK dari Kementerian Hukum itu maka tidak ada lagi pihak yang mengaku-ngaku sebagai pengurus PPP. Jika ada pihak-pihak yang keberatan, maka itu sudah bukan urusannya lagi, tapi mereka akan berhadapan dengan pemerintah.
“Persoalannya nanti dari kubu sana dia mau menggugat secara perdata melalui PTUN, silahkan saja, itu urusan mereka, yang jelas hari ini kita sudah final pengakuan negara bahwa PPP itu ketua umum-nya Mardiono,” tegas Muzihir.
Lehu lanjut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini terkait dengan keberadaan sejumlah pengurus dan kader PPP di NTB yang membelot ke kubu Agus Suparmanto? Muzihir mengakui bahwa hal itu sudah diketahui pihaknya.
“Terkait itu, sementara ini saya menunggu arahan dari DPP, tetapi yang pasti ada sanksi. Nanti akan kami tindak tegas. Sebagai ketua wilayah saya sudah bersabar, tapi hari ini saya tentu atas restu dari DPP saya akan apa melakukan pembinaan tegas. Kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan,” tegas Muzihir.
Disebutka Muzihir seri 10 DPC PPP di NTB, sebanyak 6 DPC telah membelot ke kubu Agus Suparmanto yakni DPC Kabupaten Sumbawa Barat, KLU, Lotim, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu. Sementara DPC yang ikut Muzihir mendukung Mardiono hanya DPC Lobar, Loteng Kota Mataram, dan Sumbawa.
“Padahal pada Muskerwil kemarin sudah kita deklarasi bersama bulat dukung pak Mardiono, bahkan itu sudah dia buat surat pernyataan bermaterai dan berstempel. Tetapi nyatanya juga ke mana-mana, ke kiri ke kanan. Makanya nanti yang tidak bisa dibina kita binasakan,” pungkasnya. (ndi)
