Selong (Suara NTB) – Berkurangnya dana transfer pusat ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2026 mendatang mencapai Rp 327 miliar. Hal ini jelas akan berpengaruh pada pembangunan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat melakukan langkah efisiensi ini sudah dibicarakan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lotim.
Anggota Komisi III DPRD Lotim Farouk Bawazier mendukung langkah Bupati H. Haerul Warisin untuk terus melobi dana tambahan ke Kementerian/Lembaga yang ada di Jakarta. Menurutnya, sesuai Surat Keputusan Presiden tahun 2025 sudah menuangkan jelas terjadi pengurangan dana transfer ke daerah-daerah, karena presiden fokus untuk menyelesaikan program prioritasnya. Setelah keputusan presiden ini dicabut diyakini jumlah dana transfer ke daerah ini kembali akan meningkat.
Presiden bersama dengan para pembantunya di Kementerian/Lembaga, tambahnya, terus berupaya untuk menghilangkan defisit anggaran. Tahun 2026 mendatang, untuk perencanaan anggaran berikutnya diharapkan tidak lagi terjadi pengurangan dana transfer ke daerah-daerah.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, program Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Edwin Hadiwijaya sangat jelas selama satu periode ke depan. Pembangunan infrastruktur digenjot hingga mengalokasikan Rp 250 miliar dengan mekanisme, pengerjaan tahun jamak. Begitu juga masalah perekonomian masyarakat terus diupayakan bisa meningkat.
Dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat ini terjadi di seluruh daerah. Tidak saja dialami Kabupaten Lotim. Semua daerah baik kabupaten maupun kota termasuk pemerintah provinsi juga mengalami hal serupa meski besarannya beda-beda.
Kondisi fiskal Lotim diketahui memang sebagian besar mengandalkan dana pusat. Meski ada kebijakan pengurangan anggaran dari pusat tersebut, namun diyakini semua program prioritas Bupati Lotim ke depan tetap akan bisa dilaksanakan. Seperti pembangunan infrastruktur jalan sesuai isi kampanye akan dituntaskan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Berkurangnya fiskal daerah ini diyakinkan juga tidak akan sampai melemahkan perekonomian Lotim. Sektor-sektor penopanng ekonomi siap akan digerakkan agar perekonomian Lotim tetap berputar dengan baik. Seperti sektor pertanian yang paling banyak memberikan sumbangannya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap menjadi atensi utama Bupati Lotim.
Di antaranya sudah dilakukan Bupati adalah, memberikan perhatian kepada petani tembakau dengan mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk pengembangan sektor pertanian. Diketahui di Lotim sekarang sudah hadir pabrik porang dengan kapasitas produksi 50-80 ton per hari dan penyediaan bahan bakunya melibatkan para petani. Pergerakan ekonomi di daerah pasti akan dipantau oleh pemerintah pusat. “Kita di daerah diharapkan bersabar dengan kebijakan efisiensi anggaran ini,” terangnya.
Pengurangan dana transfer pusat ini, bukan berarti karena sifat sentralistik pemerintah. Mungkin saat ini daerah-daerah yang dianggap mengelola anggaran tidak efisien untuk dikurangi. Peranan kepala daerah sejauh ini dinilai tetap sangat kuat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah dengan seluas-luasnya dengan tetap dipantau memang oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, Bupati Lotim H. Haerul Warisin menyampaikan pengurangan Rp 327 miliar dana transfer pusat itu untuk anggaran 2026. Besaran dana yang dikurangi itu sudah ditetapkan dalam dokumen Rancangan APBN.
Menyadari hal itu, Bupati mencoba untuk terus melakukan lobi ke pemerintah pusat agar dapat diberikan tambahan anggaran dan prorgam. Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta segera menyusun proposal dan jemput bola ke Jakarta. (rus)
