Tanjung (Suara NTB) – Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLUD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibebankan target retribusi tahun 2025 sebesar Rp 1,5 miliar. Angka tersebut disikapi optimis mengingat sampai dengan akhir September kemarin, realisasi retribusi telah mencapai 73,19 persen.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU, Husnul A Hadi, S.KM., melalui Kepala UPTD BLUD Persampahan, Faturrahman Wiratmo, Kamis, 2 Oktober 2025 mengungkapkan, penarikan retribusi masih terus diikhtiarkan dari masyarakat yang menjadi pelanggan penanganan persampahan. Setiap bulannya, BLUD Persampahan berhasil menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata Rp100 juta.
“Kalau kita lihat dari tren penerimaan retribusi sampah setiap bulan cenderung stabil, di angka Rp 100 jutaan. Sehingga dalam dalam 12 bulan, terhimpun minimal Rp 1,2 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan persentase capaian mendekati 75 persen dalam 9 bulan, pihaknya meyakini beban target yang ditetapkan TAPD dan DPRD dapat dipenuhi. Selain mengoptimalkan pelanggan eksisting, pihaknya juga berupaya menambah jumlah pelanggan persampahan baik segmen rumah tangga maupun segmen usaha jasa perdagangan dan pariwisata.
Dikatakan, sumber penerimaan retribusi terbesar saat ini berasal dari sejumlah pelanggan pariwisata, meliputi hotel, restoran, kantor BUMN maupun instansi pemerintah. Sektor pariwisata yang berkembang di daerah, ikut mendorong bertambahnya pelanggan baik di kawasan 3 Gili maupun wilayah darat KLU.
“Potensi penerimaan terus kita gali. Kami di BLUD Persampahan telah membentuk tim khusus yang tugasnya mendata pelanggan baru potensial di tiap dusun. Tim Khusus ini juga bergerak melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pengendalian sampah dimulai dari hulu, yakni rumah tangga,” paparnya.
Wiratmo menyatakan, belakangan terdapat permohonan pelanggan persampahan baru dari kalangan perhotelan. Kondisi ini tentu positif bagi daerah, tidak hanya dalam pengendalian sampah tetapi juga perolehan retribusi.
Di sisi lain, Wiratmo tak membantah adanya kendala dalam proses pengangkutan sampah dari sumber ke TPA. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis perbukitan serta sebaran pelanggan yang tersebar di pelosok dusun.
Sementara kendala dari ketersediaan sarana kendaraan dan prasarana pendukung yang dimiliki petugas lapangan juga masih terbatas. “Saat ini, kita hanya memiliki 8 unit arm roll dan 10 unit dump truck. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal. Sarana kita harusnya bisa dua kali lipat dari yang ada sekarang supaya fungsi pelayanan persampahan dapat berjalan maksimal,” tandasnya. (ari)
