Taliwang (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah memastikan seluruh bentuk layanan yang diselenggarakan dalam Program Kartu Sumbawa Barat (KSB) Maju tidak tindih dengan program pemerintah lainnya, baik itu yang ada di daerah maupun program dari pusat.
“Kartu KSB Maju sudah mulai dijalankan sekarang ini. Memang ada bahasa-bahasa sekarang yang bilang program ini tumpang tindih dengan program lainnya, tapi kami pastikan itu tidak ada,” tegas Bupati di sela sambutannya saat gelar acara mutasi, Kamis, 2 Oktober 2025 lalu.
Dalam membuat program, Bupati mengatakan, pemerintah tentunya sangat berhati-hati. Semua lini program dipastikan tidak ada yang menyalahi ketentuan termasuk kelengkapan perangkatnya. “Kami dalam membuat program pasti ada payung hukumnya. Program Kartu KSB Maju itu ada Perbup-nya (Peraturan Bupati),” tandasnya.
Payung hukum dalam bentuk Perbup dari Program Kartu KSB Maju itu, tidak sekadar disusun dan disahkan secara sepihak oleh pemerintah. Menurut Bupati, Perbup itu sebelumnya telah dikonsultasikan dengan provinsi termasuk mensinkronisasikannya dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan dan aturan lebih tinggi.
“Jadi kami membuat setiap kebijakan berbasis program itu termasuk pada Program Kartu KSB Maju ini pastinya sudah jelas aturannya,” paparnya.
Memastikan Program Kartu KSB Maju itu tidak tumpang tindih dan telah sesuai aturan, Bupati pun menyarakan agar masyarakat tidak ragu-ragu dalam menerima setiap layanan program tersebut. Sebab kata dia, sebagus apapun program yang dibuat pemerintah jika masyarakat tidak menerimanya, maka tidak akan ada arti dan manfaatnya. “Pemerintah buat program itu ya untuk melayani masyarakat. Tapi kalau masyarakat tidak mau terima, ya tidak artinya,” tukasnya.
Munculnya pernyataan Bupati Amar mengenai Program Kartu KSB Maju tersebut dipicu adanya argumentasi dari Universitas Cordova (Undova) Indonesia sebelumnya. Kampus swasta di Taliwang ini melalui Rektornya K.H. Zulkifli Muhadi mengungkapkan ada sejumlah siswanya yang terancam kehilangan memperoleh dana bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang bersumber dari pusat. Sebabnya, ada aturan menyebut setiap mahasiswa penerima KIP dilarang mendapatkan bantuan lain dari pemerintah yang anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD. (bug)
