Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) berupaya untuk menanggulangi pemangkasan Dana Transfer Daerah sebesar Rp305 miliar. Pasalnya, pemangkasan Dana Transfer ini berdampak pada sejumlah program prioritas seperti penanganan kemiskinan, stunting dan penurunan pengangguran. Terlebih target tahun depan kemiskinan hingga 1,5 persen.
Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho mengatakan Pemkab telah merencanakan program sesuai dengan asumsi-asumsi yang diproyeksikan dalam RPJMD. Namun adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) terbaru menyebabkan berdampak pada beberapa program yang lebih diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan, stunting dan penurunan pengangguran.
“Ya sangat berimbas, berpengaruh (pada program penurunan kemiskinan, stunting dan penurunan pengangguran),” kata Deny, Senin 6 Oktober 2025.
Pihaknya mensiasati itu dengan berupaya menggandeng mitra pembangunan seperti NGO dan LSM untuk berkolalorasi membangun daerah. Apakah Pemkab berencana meminjam dana? Sementara ini kata dia, belum ada rencana atau skema pinjaman daerah dari Bupati Lobar.
Pemkab, kata dia, masih berupaya melakukan upaya-upaya melalui optimalisasi PAD, efisiensi anggaran belanja dan lainnya. “Belum ada skema pinjaman daerah,” imbuhnya.
Yang jelas, kata dia, melalui upaya ini belum bisa menutupi semua anggaran transfer yang dipotong pusat. Pemkab sampai saat ini, meningkatkan target PAD Rp100 miliar dari yang diasumsikan sebelumnya. Itu terus ditingkatkan dengan melakukan penyisiran pada OPD penghasil PAD.
Terkait pertumbuhan ekonomi Lobar, pada triwulan II pada angka 3,4 persen. Jika dibanding angka bulan ke bulan tahun sebelumnya ada penurunan sedikit, dimana pada periode yang sama tahun lalu pada kisaran 4 persen lebih. Namun pihaknya optimis bisa tumbuh di tahun 2025 ini, untuk pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5-6 persen.
Untuk pertumbuhan ekonomi ini, beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembanding infrastruktur, revitalisasi GMS, pembangunan alun-alun, penataan Senggigi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Mengenai daya ungkit pinjaman modal usaha tanpa bunga, Deny mengakui, jika program ini dievaluasi. Seperti diharapkan Bupati Lobar agar program ini bisa diakses oleh pedagang bakulan, dan pedagang kecil lainnya. Namun tentunya, karena ini sistem di perbankan, melihat calon nasabah untuk memenuhi syarat. Salah satu syarat yang banyak tak dipenuhi adalah dari sisi checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejauh ini belum ada laporan terkait realisasi program bantuan modal usaha tanpa bunga ini. (her)
