Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap dugaan penipuan yang mencatut nama Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE. Dalam beberapa hari terakhir, beredar nomor telepon dan akun WhatsApp yang menggunakan nama serta foto Wali Kota Bima untuk menghubungi warga maupun pejabat daerah. Modusnya diduga untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Hasyim, menegaskan bahwa nomor dan akun tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Wali Kota Bima. Ia memastikan kepala daerah tidak pernah memberikan perintah, instruksi, maupun menjalin komunikasi pribadi menggunakan nomor tersebut.
“Nomor yang beredar bukan milik Wali Kota, komunikasi resmi hanya melalui kanal pemerintah. Nomor itu bukan milik Wali Kota. Kami tegaskan kepada masyarakat, jangan pernah menanggapi atau menuruti permintaan apa pun dari pihak yang menggunakan nomor itu,” kata Hasyim, Jumat (10/10/2025).
Ia mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pesan, panggilan, atau permintaan yang mengatasnamakan pejabat daerah, apalagi bila disertai permintaan data pribadi, uang, atau bantuan dalam bentuk apa pun. Menurutnya, seluruh komunikasi resmi Pemerintah Kota Bima hanya disampaikan melalui kanal dan nomor resmi yang telah diumumkan kepada publik.
“Kalau ada yang menghubungi dan mengaku sebagai Wali Kota, mohon segera konfirmasi ke Dinas Kominfotik atau melapor ke aparat berwenang,” ujarnya menambahkan.
Hasyim menilai, langkah cepat masyarakat dalam melapor akan sangat membantu pemerintah dan aparat untuk menelusuri serta menindaklanjuti pihak yang diduga terlibat dalam upaya penipuan tersebut. “Kita harus tetap waspada, tetapi menjunjung asas praduga tak bersalah sampai pihak berwajib menyimpulkan hasil penyelidikan,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat memperkuat literasi digital dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum pasti. “Mari bersama menjaga reputasi pejabat daerah dan keamanan informasi publik. Jangan beri ruang bagi siapa pun yang mencoba memanfaatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (hir)
