DAMPAK musim kemarau di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih melanda ribuan jiwa. SK BPBD No.100.3.3/062/BPBD/2025 tentang Penetapan Titik/Lokasi Kekeringan di KLU pada bulan Juli 2025 mencatat. Jumlah KK terdampak kekeringan masih tinggi yakni mencapai 4.413 KK atau setara 40.000 Jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 38 dusun, 13 desa di seluruh kecamatan.
“Dari hasil pemetaan, sebanyak 38 dusun di Lombok Utara masih mengalami dampak kekeringan berupa kekurangan air bersih. Di beberapa titik mulai menunjukkan perbaikan akibat hujan, namun pasokan air bersih dari BPBD masih menjadi kebutuhan mendesak di kalangan warga,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST., Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, titik lokasi dampak musim kering mengalami penurunan setiap tahunnya meski penurunan tidak begitu signifikan. Masuknya sarana perpipaan, baik ekspansi PDAM maupun program pipanisasi bantuan pemerintah, ikut mendorong penanganan krisis air bersih jangka panjang di beberapa titik.
Sejak krisis air bersih mulai melanda masyarakat, Pemda KLU melalui BPBD merespon setiap permintaan air bersih di kalangan warga. Tahun ini, distribusi air bersih sudah dimulai sejak pertengahan tahun dengan sebaran layanan masih bersifat sporadis. Memasuki triwulan IV – 2025, distribusi air bersih mulai diintensifkan dengan fokus penanganan berada di wilayah Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan, dan sebagian kecil di Kecamatan Gangga.
“Distribusi kami atur bergantian. Misalnya hari ini wilayah A, besok bisa ke titik lain. Jangan sampai hanya satu lokasi saja yang terus disuplai sehingga terjadi pemerataan distribusi,” ujarnya.
Zaldy melanjutkan, BPBD Lombok Utara diakuinya tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat secara bersamaan. Selain kekurangan armada, anggaran operasional yang disiapkan oleh daerah juga turut mempengaruhi volume distribusi harian.
BPBD KLU melakukan koordinasi intensif dengan PMI, BUMN/BUMD, beberapa instansi yang memiliki armada tangki, hingga instansi vertikal untuk menambah cakupan area distribusi.
Dalam sebulan terakhir, sebut Zaldy, BUMD – Bank NTB Syariah turut berpartisipasi menyuplai air bersih dengan armada miliknya. Suplai dari Bank Daerah tersebut bahkan dilakukan secara rutin pada setiap Sabtu dan Minggu.
Dirinya berharap langkah serupa bisa diikuti oleh pihak lain unsur stakeholder, seperti pengusaha perhotelan atau lembaga-lembaga non pemerintah.
“Di wilayah timur, masyarakat setiap harinya butuh biaya sekitar Rp300 ribu untuk membeli satu tangki air bersih. Jumlah itu pun hanya cukup untuk kebutuhan seminggu. Jadi kondisi yang dirasakan warga memang berat,” paparnya.
Ia menambahkan, kendati Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa kondisi saat ini memasuki fase kemarau basah, tetapi pasokan air bersih layak minum masih belum tersedia secara merata. Sebab, hujan tidak terjadi secara merata, serta volume hujan masih relatif rendah.
“Kita di BPBD sudah menetapkan status Siaga Kekeringan dan terus melakukan berbagai upaya koordinasi dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (ari)
