Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) sebanyak 92.000 jiwa atau 11,90 persen. Angka ini ditekan dari tahun lalu sebesar 12,65 persen atau sekitar 96.570 jiwa. Untuk menekan kemiskinan ini, Pemkab Lobar sedang menyusun konsep agar semua OPD maupun NGO mengacu pada satu data sebagai dasar acuan.
Wabup Lobar Hj. Nurul Adha, mengatakan pihaknya kerja keras untuk mengkoordinasikan seluruh OPD agar program-programnya terpusat mendasarkan perencanaan pada database kemiskinan. Yang sudah dikeluarkan Pusat, Desil 1 yakni kemiskinan ekstrem dan  miskin makro pada Desil 1 dan 2. Data ini pun mulai diverifikasi pada bulan September lalu. “Jadi verifikasi data Desil 1 dan 2 itu sedang kita proses,” katanya.
Alasan harus melakukan verifikasi dan validasi ulang, karena melihat faktanya data belum valid. Salah satu contohnya, pada Dinas Perkim ingin menyasar warga miskin ekstrem untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Dari anggaran Rp10 miliar, sasarannya 350 unit. Dari 350 data sasaran itu, ternyata setelah diverval yang layak hanya 95 sasaran.
“Cukup jauh kan, inilah fakta yang kemudian Pak Bupati meminta semua diverifikasi, supaya punya data yang valid dan semua OPD itu harus mendasarkan pada data tersebut,” imbuhnya.
Kalau sudah seperti itu, lanjut dia, maka semua program harus mengacu pada data miskin Desil 1 dan 2. OPD tidak boleh keluar dari itu atau meraba-raba, sebab harus sudah jelas data dan petanya yang diselesaikan Desil 1 dan 2. Untuk miskin ekstrem ini, mereka tergolong sudah tidak punya daya upaya atau sulit naik kelas, sehingga cara intervensinya dengan langsung memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Sementara warga miskin makro yang jumlahnya besar, jika tidak ditekuni untuk penanganannya, jangan sampai jatuh ke miskin ekstrem. “Oleh karenanya pemberdayaan Kita harus lebih kuat pada 11,90 persen ini, harus dikencangkan lagi supaya terjadi perputaran sehingga naiklah (keluar dari kemiskinan),” imbuhnya.
Karena itu ia selaku Ketua Forum Percepatan Penurunan Kemiskinan, telah menyusun konsepnya bersama Bappeda untuk menjadi peta jalan bagi semua OPD mengacu pada konsep kerjanya.
“Kalau ada OPD tidak mengacu pada ini, ya kita paksa harus ikut pada konsep yang sudah kita buat untuk tahun 2026,” imbuhnya.
Dalam konsep itu juga ada koordinasi antara OPD. Hal ini dilakukan karena anggaran penanganan kemiskinan cukup besar, bahkan andai uang ini dibagi semua ke warga maka selesai persoalan ini. “Tapi bukan seperti itu cara kerja kita, yang ingin dilakukan Pak Bupati kita ingin lakukan pemberdayaan dan seterusnya sehingga warga secara mau keluar dari kemiskinan itu,” sambungnya.
Termasuk NGO yang ingin berkontribusi di Lobar harus ada komunikasinya, jangan sampai bekerja di masing-masing kamar. Kemudian tumpang tindih yang dikerjakan, sehingga harus ada koordinasi.
Pihaknya juga berkolaborasi dengan Pemprov NTB, dengan memberikan dua desa, yakni Belongas dan Taman Ayu yang nantinya fokus digarap menjadi berdaya. “Nanti kita bagi-bagi, PKK mau garap mana, GOW mana, terus Baznas mana. Sampai kita ada indikatornya bersama sejahtera dari desa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho terkait penanganan kemiskinan pihaknya sedang menyusun konsep. “Itu lagi kita susun (konsep), kita juga akan diskusikan dengan kepala desa. Artinya kita melihat potensi desa untuk lebih tepat sasaran,” kata Deny.
Pihaknya masih menunggu verifikasi dan validasi DTSEN, sebab proses verval ini masih belum dituntaskan oleh Dinas Sosial. Kalau DTSEN sudah bisa terverifikasi, maka itu jadi acuan untuk penanganan kemiskinan pada Desil 1 dan Desil 2. (her)
