Mataram (suarantb.com) – Di sisa dua bulan tahun 2025, Pemprov NTB masih memiliki sekitar Rp2,2 triliun untuk segera dibelanjakan. Hingga 17 Oktober 2025, Realisasi belanja Pemprov NTB masih di angka 64 persen, atau senilai Rp4 triliun dari total belanja Rp6,2 triliun.
Meski tersisa beberapa bulan lagi, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal yakin seluruh anggaran akan terserap sampai dengan 15 Desember 2025. Bahkan, realisasi anggaran NTB, lanjutnya lebih tinggi di atas rata-rata nasional.
“Realisasi belanja kita di atas rata-rata nasional. Kemarin kita terhambatnya di Perkim, tapi dengan rotasi kemarin sekarang jauh lebih cepat,” ujarnya, Jumat, 17 Oktober 2025.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim memastikan kondisi keuangan daerah tahun ini dalam keadaan sehat. Seluruh proyek yang dibiayai melalui APBD Murni dan APBD Perubahan sudah tuntas dikontrakkan. Bahkan sebagian besar telah selesai dikerjakan dan kini hanya menunggu tahap administrasi Berita Acara Serah Terima (BAST).
“Kita masih menunggu hasil evaluasi dari Mendagri untuk APBD Perubahan. Angkanya sudah berproses kontraknya, tinggal BAST saja,” katanya.
Ia menegaskan, meski tersisa sekitar Rp2,2 triliun, anggaran tersebut bukan sedang “mengendap” di kas daerah. Melainkan programnya sudah direalisasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tinggal menunggu pembayaran.
“Bukan mengendap. Ketika sudah di BAST, OPD-OPD itu langsung mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar). Begitu SPM diajukan ke BPKAD, langsung kita bayar,” sambungnya.
Misalnya saja, di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), nilai kontrak yang siap dibayarkan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Saat ini, proyek di Dinas tersebut telah rampung, tinggal melaksanakan BAST untuk kemudian dibayar oleh BPKAD.
“Kalau sudah dibayarkan, kontraktor bayar tukang, bayar material, dan uangnya langsung berputar di masyarakat,” imbuhnya.
Keuangan Daerah Pemprov NTB Cukup Sehat
Di APBD tahun ini, Nursalim menegaskan kondisi keuangan daerah cukup sehat. Pemprov sudah menyelesaikan seluruh kewajiban. Tidak memiliki utang atau tanggungan ke kabupaten/kota maupun pihak ketiga. Yang mana menurutnya, kondisi itu jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau dulu sampai ada yang gembok-gembok karena uangnya tidak dibayar. Sekarang sudah kita selesaikan semua,” katanya.
Hingga pertengahan Oktober, realisasi belanja daerah Provinsi NTB mencapai 64 persen lebih, angka ini dinilai cukup tinggi dibanding kabupaten/kota yang rata-rata masih di kisaran 55–60 persen.
“Kemarin memang sempat ada instruksi presiden tentang penghematan secara nasional, jadi bukan kendala di daerah saja. Tapi begitu BAST selesai dan SPM diajukan, realisasi akan naik cepat,” jelasnya.
Adapun dengan pertumbuhan ini, BPKAD optimistis, hingga akhir tahun nanti realisasi belanja bisa menembus di atas 95 persen. “Semua sudah dieksekusi. Tinggal pembayaran saja,” pungkasnya. (era)
