Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Apresiasi ini, terkait realisasi belanja Provinsi NTB hingga 17 Oktober 2025 mencapai 64,79 persen. NTB berada di urutan ketiga daerah dengan realisasi APBD terbaik di tahun 2025.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr.H.Nursalim, MM menyatakan, tahun ini merupakan kali pertama NTB masuk 10 besar. Bahkan berhasil menempati posisi tiga di bawah Jawa Barat dengan realisasi 66,29 persen, dan Jawa Timur dengan realisasi 65,11 persen.
‘’Di matrix itu kita sudah masuk 3 besar di realisasi pendapatan dan belanja. Kemudian NTB juga diberikan apresiasi bahwa progres terkait percepatan pengentasan kemiskinan sudah on the track,’’ ujarnya, Senin, 20 Oktober 2025.
Menurutnya, capaian itu menunjukkan manajemen keuangan daerah berjalan baik, terutama dalam menjaga percepatan belanja agar uang daerah segera beredar di masyarakat.
“Kami bersama Inspektorat dan UPTD terkait terus berkoordinasi. Karena niat kami adalah uang ini harus banyak beredar di masyarakat. Kalau banyak beredar, dampaknya akan terasa langsung oleh masyarakat,” sambungnya.
Misalnya saja, percepatan pembayaran proyek pembangunan, hal itu dinilai turut menggerakkan ekonomi lokal. “Kalau proyek dibayar, tukangnya dibayar, tukang belanja, maka uang terus berputar,” katanya.
Adapun salah satu kunci keberhasilan itu menurut mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu adalah arahan langsung dari Gubernur NTB agar seluruh kewajiban belanja yang menjadi hak kabupaten/kota segera dituntaskan.
“Pak Gubernur menekankan agar seluruh belanja-belanja hak kabupaten/kota segera terpenuhi. Kita juga terus membangun koordinasi agar semua berjalan lancar,” terangnya.
Pendapatan Daerah Capai Rp4,8 Triliun
Selain realisasi belanja yang menunjukkan angka positif, pendapatan daerah juga menunjukkan hal serupa. Hingga 17 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 77,20 persen. Dengan pendapatan mencapai Rp4,8 triliun dari target Rp6,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,9 triliun dari target Rp2,5 triliun. Selanjutnya, pendapatan transfer mencapai Rp2,6 triliun dari target Rp3,4 triliun. Ada pula pendapatan daerah yang sah kini mencapai Rp176 miliar dari target Rp210 miliar.
Belanja Daerah Capai Rp4,2 Triliun
Rincian belanja daerah berdasarkan data terakhir mencapai 64,97 persen. Dengan rincian belanja operasi mencapai Rp3,1 triliun dari target Rp4,6 triliun. Kemudian ada juga belanja modal yang ditargetkan Rp571 miliar, kini realisasi mencapai Rp215 miliar.
Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga (BTT) realisasi hanya Rp2,4 miliar dari target Rp161 miliar. Terakhir ada dana transfer yang realisasinya mencapai Rp613 miliar dari target Rp798 miliar. (era)
