PEMERINTAH pusat kembali memangkas dana transfer ke Pemkot Mataram. Setelah sebelumnya dana transfer dipotong sebesar Rp270 miliar, kini dipangkas lagi sebesar Rp100 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dengan demikian, total pemangkasan yang dialami Pemkot Mataram mencapai Rp370 miliar. Demikian diungkapkan, Sekda Kota Mataram, H.Lalu Alwan Basri, Senin, 20 Oktober 2025.
Akibat pemangkasan ini, total belanja daerah yang sebelumnya dirancang lebih dari Rp1 triliun, kini menyusut menjadi sekitar Rp817 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian besar. Termasuk memangkas berbagai program dan kegiatan serta memfokuskan anggaran pada program prioritas.
Menurut laporan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kata Sekda, potensi defisit anggaran tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar. ‘’Ini masih asumsi awal. Nanti kita lihat setelah ada kesepakatan dengan teman-teman dewan,” ujarnya, Senin, 20 Oktober 2025.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Pemkot Mataram akan memprioritaskan proyek-proyek fisik yang dianggap strategis. Beberapa proyek yang tetap dilanjutkan antara lain pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, serta pembukaan Jalan Batu Bolong–Nuraksa dan sejumlah kegiatan infrastruktur lainnya.
Sementara itu, banyak kegiatan rutin dan penunjang dinas akan mengalami pemangkasan. Di antaranya adalah belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, dan kegiatan seremonial, yang dipangkas hingga 50 persen.
“Memang untuk acara-acara seremonial dan kebutuhan seperti itu, sudah ada instruksi dari pusat untuk ditekan,” jelas Alwan.
Selain pemangkasan dana transfer umum, pemerintah pusat juga tidak mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bagi Kota Mataram pada tahun anggaran 2026. Hal ini membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Meski demikian, Alwan masih berharap ada perubahan kebijakan di tingkat pusat agar pemangkasan dana transfer tersebut bisa dikurangi.
“Mudah-mudahan ke depannya bisa ada penyesuaian, agar jumlah pemangkasan tidak sebesar sekarang, yakni Rp370 miliar,” harapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Mataram akan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan anggaran. Sekda juga berharap pemerintah pusat bisa kembali mengalokasikan dana infrastruktur melalui mekanisme tugas pembantuan atau Instruksi Presiden (Inpres).
“Sekarang yang tersedia hanya DAK non-fisik saja. Kita harapkan ada dana tambahan untuk infrastruktur,” harapnya. (pan)
