Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa mengaku belum menentukan sikap terkait nasib tenaga honorer yang belum terakomodir di Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu meski 431 orang sudah diusulkan ke Kementerian PAN RB.
“Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian PAN RB terhadap nasib 431 pegawai non-ASN yang kami usulkan menjadi PPPK paruh waktu, sebelum kita ambil sikap lebih lanjut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis, 23 Oktober 2025.
Budi melanjutkan, meski pemecatan tehadap non-ASN yang tidak terakomodir PPPK paruh waktu sudah dilakukan, salah satunya di Kabupaten Lombok Barat. Namun, Pemkab Sumbawa, masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian terkait atas usulan yang dilakukan.
“Kami sudah usulkan ke Kementerian PANRB untuk tambahan kuota PPPK paruh waktu, tinggal kita menunggu respons dari Kementerian PANRB seperti apa pola penanganan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia pun meyakinkan, sampai dengan saat ini pemerintah belum menerima petunjuk lebih lanjut terhadap tenaga non-ASN tersebut. Apakah akan dirumahkan atau seperti apa pola penanganan lebih lanjut terhadap nasib mereka masih dalam proses.
“Jadi belum ada kebijakan resmi apakah kita rumahkan atau lanjutkan, yang jelas masih dalam proses. Mudah-mudahan kita berharap mendapat yang terbaik untuk pengelolaan kepegawaian kita,” terangnya.
Ia menambahkan, semua komponen yang ada di pengangkatan PPPK dan yang tidak masuk PPPK paruh waktu sudah disampaikan ke Kementerian PANRB. Pemerintah saat ini tingal menunggu hasilnya dengan harapan apa yang menjadi keputusan bisa yang terbaik bagi daerah.
“Kami berharap apa yang menjadi keputusan Kementerian PANRB bisa menjadi yang terbaik dalam penguatan SDM yang kita miliki. Jadi prinsipnya kami masih belum memastikan sehingga kita belum berani mengambil sikap atas nasib nonASN tersebut,” pungkasnya. (ils)
