WAKIL Gubernur NTB, Hj.Indah Dhamayanti Putri meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk segera berbenah. Permintaan itu menyusul akan terjadinya penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup NTB.
Pemprov NTB berencana melepas bidang kebudayaan yang merupakan bagian dari Dikbud dan akan menjadi dinas tersendiri. Dikbud direncanakan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sehingga menjadi (Disdikpora).
Oleh karena itu, Wagub Dinda meminta Dikbud segera melakukan pembenahan agar proses penggabungan nantinya berjalan lancar. “Jadi pembenahan itu kan harus ada. Jadi kita berharap nanti di tahun 2026 Dikbud ini akan dilebur dengan Dispora. Kemudian ada juga bidangnya yang akan keluar menjadi satu dinas,” ujarnya.
Wagub Dinda berharap, dengan pembenahan awal, Dikbud dapat mempersiapkan skema-skema peleburan nantinya. “Jadi kita berharap kesiapan-kesiapan itu, melalui Miq Hamdi (Plt. Kadisdikbud NTB) dan jajaran. Kita harapkan ada persiapan,” pintanya.
Persiapan itu dinilai penting untuk memastikan, persoalan-persoalan yang tengah dihadapi Dikbud saat ini bisa diselesaikan pada tahun mendatang.
“Sehingga permasalahan yang ada di 2025 ini sebisa mungkin diselesaikan sehingga tidak menjadi beban nanti bagi yang akan dilebur masuk maupun yang akan berdiri sendiri,” tandasnya.
Selain Dikbud dan Dispora, terdapat OPD lain yang akan digabung di antaranya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang akan digabung ke dua OPD, yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Yang akan digabung ke Dinas Sosial adalah urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan dimerger ke Dinas Kesehatan.
Selain itu, ada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Begitu juga empat Biro di lingkup Sekretariat Daerah akan mengalami perubahan. Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Ekonomi menjadi Biro Administrasi Pembangunan dan Ekonomi serta Biro Administrasi Pimpinan dengan Biro Umum menjadi Biro Umum dan Protokol. (sib)
