Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB menyoroti sejumlah paket proyek yang gagal tender pada tahun anggaran 2025 ini. Kondisi tersebut sangat disayangkan karena proyek-proyek senilai puluhan miliar itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat NTB.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H Muzihir mengatakan bahwa proyek-proyek yang gagal dikerjakan tersebut tidak lain karena akibat dari lemahnya sistem perencanaan. Sehingga pada saat akan mulai dikerjakan, banyak mendapatkan kendala tekhnis.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran di tingkat eksekutif, sehingga banyak proyek yang gagal dikerjakan,” sebut Muzihir.
Menurutnya tidak ada alasan proyek-proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena tidak ada situasi yang genting dan memaksa yang menjadi kendala seperti bencana alam. Karena itu kegagalan tender proyek tersebut murni karena kelemahan perencanaan.
”Kalau dulu waktu pandemi Covid (proyek) terlambat karena situasi, gempa juga begitu. Ini sekarang zaman normal tidak ada alasan tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Kegagalan perencanaan itu diungkapkan Muzihir sudah terlihat dari waktu pengajuan dokumen APBD perubahan tahun 2025 yang sangat terlambat. Sehingga kemudian berdampak pada tidak bisa dieksekusinya program-program tersebut.
”Proyek gagal tender itu contoh akibat keterlambatan pembahasan APBD P. Sekarang dinas-dinas terkait tidak berani melaksanakan, karena waktu sudah mepet,” katanya.
Politisi PPP ini kemudian mengingatkan OPD agar berhati-hati dalam memaksakan pengerjaan proyek menjelang akhir tahun. Sesuai aturan, batas akhir realisasi anggaran adalah 20 Desember 2025, sehingga proyek yang dipaksakan justru berpotensi bermasalah secara administrasi maupun hukum.
”Apapun alasannya, kalau OPD masih ngotot mengerjakan proyek strategis yang bukan mestinya, bunuh diri dia kalau berani. Tanggal 20 Desember sudah tidak boleh keluar uang,” katanya.
Diketahui ada sekitar 12 paket proyek di NTB tahun 2025 yang sudah dipastikan mengalami gagal lelang sehingga batal dikerjakan. Pagu anggarannya mencapai sekitar Rp20,5 miliar.
Proyek tersebut di antaranya Amdal Bypass port to port Sengkol-Pringgabaya di Dinas PUPR dengan anggaran Rp1 miliar. Kemudian pembangunan bunker kedokteran nuklir RSUD NTB dengan anggaran tertinggi yang menelan hingga Rp10 miliar.
Selanjutnya ada belanja modal bangunan fasilitas umum, fisik, penataan landscape di Rumah Sakit Mandalika dengan anggaran Rp5 miliar. Belanja modal bangunan gedung Kantor DP3AP2KB dengan anggaran Rp1,6 miliar. Pengawasan Teknis Penanganan Long Segment Ruas Jalan Perampuan-Kebun Ayu-Lembar di Dinas PUPR NTB dengan anggaran Rp545 juta.
Kemudian ada identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan di Dinas Perkim dengan anggaran Rp400 juta. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus di Pulau Lombok dan Sumbawa di Dinas Perkim dengan anggaran masing-masing daerah mencapai Rp300 juta.
Lalu ada jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi Rumah Dinas Kejati NTB oleh Dinas PUPR dengan anggaran Rp250 juta. Dua paket beban jasa konsultasi berorientasi layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik di Dinas ESDM dengan anggaran masing-masing Rp200 dan Rp300 juta.
Terakhir penyusunan dokumen FS dermaga Kapal Penumpang di Wilayah Lombok Barat dan Kawasan Mandalika Lombok Tengah (Pembuatan master plan/fisibility study (FS)/action plan/road map/datasektoral Perhubungan) senilai Rp400 miliar.
“Kalau menurut saya, jadi bukan lagi Rp20 miliar, tapi potensi silpa mungkin sampai Rp100 miliar itu nanti dari program yang gagal dilaksanakan,” pungkasya. (ndi)
