Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat memangkas transfer keuangan daerah menimbulkan masalah baru. Program prioritas penanganan abrasi (riprap,red) di pesisir Pantai Ampenan, batal terealisasi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Widiahning menerangkan, pemangkasan anggaran dinilai cukup signifikan mengganggu program prioritas. Di tahun 2026, pihaknya hanya bisa mengerjakan pekerjaan rutin seperti pembersihan drainase, perbaikan bahu jalan skala kecil, dan lain sebagainya.
Khusus pembangunan tanggul penahan gelombang atau riprap di pesisir Pantai Ampenan, batal dibangun. Namun demikian, proposal telah diajukan kembali ke Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. “Kita sudah kembali mengusulkan ke pusat,” kata Lale.
Pembangunan riprap kata dia, kewenangan pemerintah pusat. Dengan kondisi anggaran terbatas di pusat, dimungkinkan pekerjaan tidak terealisasi. Sebab, infrastruktur penahan gelombang tergantung ketertarikan pemerintah pusat melihat proposal. Padahal, riprap sangat penting dibangun. “Sekarang tergantung ketertarikan pusat saja melihat argumen proposal yang kita ajukan,” pungkasnya.
Pengurangan anggaran ini memicu tidak banyak pembangunan fisik yang dikerjakan, sehingga di tahun 2026 fokus mengerjakan program rutin. Beberapa program rutin seperti pemeliharaan saluran, penambalan jalan berlubang dan lain sebagainya. “Iya, kita hanya pekerjaan rutin saja. Seperti pembersihan saluran, pemeliharaan bahu jalan, dan lain sebagainya,” sebut Lale.
Dinas PUPR sendiri memiliki bank data untuk mengerjakan program prioritas. Seperti target pengerjaan jalan yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas jalan kata Lale, diarahkan pembiayaannya melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Akan tetapi, arah pengalokasian anggaran itu tergantung keinginan dari wakil rakyat Lingkar Selatan tersebut. “Iya, kalau beliau-beliau di sana berminat,” ujarnya.
Sebagian besar kondisi jalan maupun infrastruktur lainnya di Kota Mataram, dalam kondisi mantap. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan mencoba melobi ke pemerintah pusat, untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur di Kota Mataram. Meskpun proyek itu dikerjakan oleh pemerintah pusat dan Kota Mataram menyiapkan lokasinya. “Kan sudah ada upaya pusat menanyakan itu ke kita saat rapat koordinasi pekan kemarin. Data-data sudah kita berikan seperti data jalan yang prioritas diintervensi,” ujarnya. (cem)
