Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dosen FISIP Universitas Samawa (Unsa) Dr. Ardiyansyah, M.Si., menilai pemangkasan Transfer keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp545 miliar tahun 2026 berdampak bagi pembangunan di daerah.
“Pembangunan di daerah sangat bergantung anggaran dari pemerintah pusat. Ketika Pusat melakukan efisiensi sedikit saja, maka kas daerah bisa kelimpungan,” ucapnya kepada Suara NTB, Senin (27/10/2025).
Ia melanjutkan, situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, apalagi pimpinan daerah memiliki visi misi bagus dan sangat populis. Sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur dan layanan publik seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Kondisi keuangan yang tidak cukup, menjadi tantangan pemerintah dalam menopang dan mengeksekusi program populis karena terbentur fiskal daerah,” ujarnya.
Doktor Ar, megingatkan agar pemerintah daerah lebih siap dalam perencanaan dan pengajuan anggaran. Pemerintah daerah pun perlu memilah dengan jelas mana program yang bisa dibiayai melalui APBD, dan mana yang layak diajukan ke pusat melalui APBN.
“Ke depan, kesiapan perencanaan menjadi kunci. Perubahan kebijakan pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ucapnya.
Ia pun mendesak agar pemerintah bisa menekan ketergantungan anggaran yang bersumber dari dana pusat. Hal itu perlu dilakukan melalui optimalisasi dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sehingga kapasitas fiskal bisa meningkat, sehingga ketergantungan terhadap pusat makin berkurang.
“Pemerintah harus kreatif, inovatif dan memperluas basis potensi penerimaan daerah, serta mengelola anggaran secara lebih efisien,” tambahnya.
Ia pun meyakinkan, pemerintah daerah pasti akan mencari jalan keluar dengan berbagai inovasi dan efisiensi terutama dalam mendatangkan program pusat ke daerah. Selain itu, perlu kemitraan pemerintah dan swasta, mengembangkan sektor strategis, dan mendorong investasi produktif untuk diversifikasi PAD.
“Saya yakin dengan bertambahnya pendapatan, paling tidak bisa mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat dan lebih cepat dalam merealisasi program pemerintah daerah,” tukasnya. (ils)
