Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB memproyeksikan penurunan APBD Murni tahun anggaran 2026 turun hingga Rp1,1 triliun. Penurunan ini imbas adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai yang sama. Dari Rp6,5 triliun APBD Murni tahun 2025, menjadi Rp5,4 triliun di tahun 2026.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj.Indah Dhamayanti Putri mengatakan akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk bisa memaksimalkan kekurangan tersebut. Bahkan, menurutnya capaian PAD NTB tahun ini menunjukkan tren positif.
“Memang perlu cara berpikir yang sama, langkah yang tepat dari eksekutif legislatif di semua pemerintahan yang ada hari ini,” ujarnya, Jumat, 7 November 2025.
Meski ada pengurangan proyeksi APBD, hal ini dipastikan tidak akan mempengaruhi program prioritas Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal. Namun, Pemprov akan melakukan rasionalisasi di sejumlah sektor. “Tidak, tidak akan InsyaAllah. Tetap ada pengurangan tapi tidak mengurangi porsi dari program unggulan. Kita lihat capaian PAD 2025 cukup bagus,” lanjutnya.
Menyinggung soal adanya tambahan penggajian ribuan PPPK Paruh Waktu yang baru saja terbit NIP-nya. Mantan Bupati Bima dua periode itu memastikan alokasi gaji mereka menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
Pemprov NTB Lakukan Penyesuaian
Di lain sisi, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H.Lalu Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si., mengatakan, penurunan proyeksi APBD ini mengharuskan Pemprov NTB untuk melakukan penyesuaian.
“Proyeksi APBD 2026 Rp5,4 triliun, terkoreksi hampir Rp1,1 triliun dan ini pasti berdampak pada yang lain. Karena pengurangan dan sebagainya,memang kondisi fiskal kita yang ada penyesuaian karena ada pemotongan TKD” ujarnya Jumat, 7 November 2025.
Sejumlah pos belanja pada APBD Murni NTB tahun 2026 akan dirasionalisasi. Misalnya belanja perjalanan dinas, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan belanja pemeliharaan kendaraan. “Sementara belanja program, sepanjang itu menjadi prioritas kita atau masuk triple agenda, masih mungkin dan kita diskusikan,” ungkapnya.
Penurunan proyeksi APBD NTB 2026, lanjutnya tidak akan mengganggu program-program prioritas nasional. Seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan sekolah rakyat.
“Ini harus ada supporting yang jelas dari pemerintah kabupaten dan provinsi,” katanya.
Di samping itu, hari ini Pemprov NTB akan menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun anggaran 2026, kepada DPRD NTB, hari ini. “Kita hari ini memulai proses paripurna KUA PPAS, hari ini kita serahkan ke DPRD NTB,” ucapnya.
Meski baru diberikan sekarang, Asisten II Setda NTB itu memastikan akan segera membahas dengan Badan Anggaran, untuk kemudian disepakati pada 28 November mendatang, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Sebab, per 30 November mendatang Pemprov wajib menyerahkan rancangan tersebut ke pemerintah pusat.
APBD Murni Dipastikan Berkualitas
Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB itu menegaskan, pembahasan dan penetapan APBD Murni tahun 2026 tidak akan terlambat. Meksipun baru menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD murni 2026 ke DPRD hari ini, Anggaran Belanja Pemerintah Daerah tersebut dipastikan tetap berkualitas.
’’Nggak tergesa-gesa, dijamin berkualitas. Asal semuanya punya niat yang sama, bahwa ini untuk daerah dan masyarakat. Semua kita bahas dalam batas waktu yang ada,” tandasnya. (era)
