Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Nursalim, menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2025 masih dalam kategori sehat dan terkendali.
Menurutnya, keberlanjutan APBD yang sehat bergantung pada perencanaan pendapatan yang rasional dan realistis, sebagaimana arahan dari Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.
“APBD yang sehat itu ketika pendapatan direncanakan secara realistis. Baru setelah itu belanja ditentukan sesuai kemampuan. Jangan sampai belanja didahulukan tanpa melihat kapasitas keuangan daerah, karena itu bisa memicu defisit dan utang,” ujar Nursalim, Selasa, 3 September 2025.
Nursalim menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan fondasi utama dalam menyusun struktur belanja. Jika pendapatan disusun dengan realistis, maka belanja dapat diarahkan pada program-program pembangunan prioritas.
“Semakin besar dan realistis pendapatan, semakin besar pula ruang fiskal untuk membiayai pembangunan,” jelasnya.
Namun, ia juga menyoroti bahwa saat ini lebih dari 60 persen APBD NTB masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
Untuk meningkatkan PAD, BPKAD NTB kini menggenjot optimalisasi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. BPKAD bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Denpasar untuk melakukan penilaian aset, termasuk kendaraan dinas yang sudah tidak produktif.
“Kalau biaya perawatannya besar, lebih baik dijual agar bisa menjadi tambahan PAD,” kata Nursalim.
Selain kendaraan, aset berupa tanah, bangunan, dan properti strategis lainnya juga menjadi target optimalisasi. Nursalim optimistis bahwa dalam dua tahun ke depan, dampak dari strategi ini akan mulai terlihat.
Dengan kondisi pendapatan yang masih terbatas, Nursalim menekankan bahwa belanja daerah harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas yang jelas. Belanja yang tidak produktif justru akan menjadi beban fiskal di masa depan.
“Belanja yang tidak realistis akan berisiko menimbulkan utang. Fokus kita tetap pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
Saat ini, nilai total APBD NTB mencapai Rp6,3 triliun, dengan mayoritas masih berasal dari dana transfer pusat. Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong peningkatan kontribusi PAD sebagai langkah menuju kemandirian fiskal daerah.
“Mudah-mudahan ke depan kontribusi PAD meningkat, sehingga ketergantungan kita terhadap pusat bisa berkurang,” harap Nursalim.
Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah NTB semakin transparan dan akuntabel dalam beberapa tahun terakhir, memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
“Dengan pengelolaan aset yang lebih terpetakan dan penguatan sistem keuangan, NTB punya peluang besar meningkatkan pendapatan dan memperkuat APBD,” pungkasnya. (bul)
