Tanjung (suarantb.com) – Dompet Dhuafa menutup Konsolidasi Relawan Nasional (KRN) di Dusun Kopang, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Minggu (9/10/2025). Pihak Yayasan Tarbiyatul Islamiah dan Pemdes Medana, memberi apresiasi positif atas terselenggaranya silaturahmi Relawan dari 28 Provinsi di Indonesia di Desa Binaan Dompet Dhuafa.
Pimpinan Yayasan Tarbiyatul Islamiah, H. Hambali, berharap lembaga filantropi Islam dan Kemanusiaan – Dompet Dhuafa berharap silaturahmi masyarakat khususnya di Desa Medana dengan Dompet Dhuafa terus terjalin untuk jangka panjang. Dirinya juga mendoakan, Dompet Dhuafa bersama para relawannya semakin eksis untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiah adalah pondok pertama yang mendapat bantuan dari Dompet Dhuafa setelah gempa 2018. Sampai sekarang, Pondok ini menjadi binaan Dompet Dhuafa,” kata Hambali.
Untuk diketahui, Konsolidasi Relawan Nasional Dompet Dhuafa di Lombok Utara tahun ini dilaksanakan dengan mengedepankan kearifan lokal warga Desa Medana. Sebanyak 100 peserta se Indonesia, berbaur dengan masyarakat setempat. Mulai dari kegiatan ibadah berjamaah, bermukim di rumah-rumah warga, malam keakraban, kesenian tradisional, kuliner jajanan tradisional hingga bakti sosial.
Pada kegiatan bakti sosial, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan kegiatan sosial di empat titik, salah satunya mengecat ulang fasilitas sekolah.
Deputi Direktur 2 Program Sosial, Kemanusiaan dan Dakwah Dompet Dhuafa, Siti Rusmiyati, menyatakan Konsolidasi Relawan Nasional 2025 di Lombok Utara, bertujuan untuk peningkatan kapasitas relawan. Peserta dilatih kemampuan mengenai pelaksanaan kegiatan kemanusiaan pada berbagai kebencanaan.
“Selama tiga hari peserta berbaur dan menginap di rumah-rumah masyarakat. Dompet Dhuafa juga menggelar sesi keakraban dengan mengadakan Begibung (makan bersama), menggelar kesenian, Bancakan kuliner tradisional, serta aksi sosial di empat titik,” ujarnya.
Selama konsolidasi tersebut, antar peserta diberi kesempatan untuk bertukar pengalaman selama melaksanakan tugas dan misi kemanusiaan. Salah satunya diceritakan Peserta asal Yogyakarta, Lutfi alias Ipul. Ia mengungkap sejumlah pengalaman selama membantu warga. Salah satunya ketika membantu proses mitigasi dan penanggulangan darurat di Sleman dan Gunung Kidul. Selama proses itu ia memiliki kesan sekaligus masukan agar penanganan kebencanaan dilakukan terintegrasi dari mitigasi, penanganan kedaruratan hingga penanggulangan pascabencana, termasuk konservasi lingkungan.
Sementara, Koordinator Rescue FPRB Desa Medana, sekaligus tuan rumah, Meta Selino, menguatkan pendapat rekannya, dimana pelibatan FPRB cenderung hanya pada saat rescue. Namun demikian, eksistensi FPRB perlu mendapat dukungan kuat terutama dari Pemdes setempat.
“FPRB Medana dibentuk melalui forum Musyawarah Desa, melibatkan relawan aktif sekitar desa, termasuk dari unsur Karang Taruna,” ujarnya.
“Kami memiliki empat Divisi, dari Perencanaan, Kesehatan, Logistik dan Rescue. Tiap bidang menangani tugas dan tanggungjawab yang disupport oleh Pemdes sebesar 11 Persen dari APBDes,” tandasnya.
Sementara, Konsultan Siap Siaga Project Indonesia-Australia, Miranti, mendorong Pemerintah baik BNPB dan pemerintah di daerah menguatkan kolaborasi dengan relawan. Relawan sendiri tidak hanya tergabung dalam satu lembaga filantropi, namun banyak dari relawan merupakan kelompok komunitas dengan misi yang sama.
“Komunitas motor juga relawan kemanusiaan dengan misi dan tujuan yang sama. Pemerintah sebagai pengampu juga perlu memastikan kapasitas tersedia, memiliki keterampilan khusus terutama saat penangangan tanggal darurat,” paparnya.
Dirinya juga mendorong agar Pemerintah Daerah melalui instansi teknis di pemerintahan untuk mempertimbangkan alokasi anggaran yang mendukung peningkatan kompetensi maupun pelatihan yang mendukung tugas-tugas lapangan. Konsultan Siap Siaga melihat, dari sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pusat, beberapa daerah menyertakan anggaran dukungan untuk pelatihan relawan kendati pagunya tidak besar.
“Kalau kita berbicara kapasitas kebencanaan, bisa jadi 60-70 persen orang Indonesia harus dilatih, apalagi kalau harus bersertifikat karena sertifikasi juga tidak gratis. Paling tidak Pemda harus sudah memulai memfasilitasi peningkatan kapasitas kerjasama dengan berbagai stakeholder,” tutup Miranti. (ari/*)
