Giri Menang (suarantb.com) – Usulan ribuan non-ASN menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pihak Pemkab pun didorong untuk lebih proaktif, sebab menyangkut nasib para non-ASN. Sementara, waktu sudah mepet akhir tahun.
Anggota DPRD Lobar Muhammad Munip yang dikonfirmasi mengatakan pihak Pemkab Lobar dalam tahap pengusulan PPPK Paruh Waktu ke pusat. Di mana pada tanggal 7 dan 20 Oktober Bupati Lobar bersurat ke pusat dalam hal ini Menpan RB untuk pengusulan PPPK Paruh Waktu.
“Namun infonya belum disetujui sampai sekarang, ternyata daerah lain juga belum di-approve. Mungkin pusat masih bekerja terus terkait PPPK Paruh Waktu ini,”kata Munib, Senin (10/11).
Karena belum disetujui, Lobar pun belum tercatat dalam tabel daerah yang sudah mengusulkan PPPK Paruh Waktu di BKN maupun Menpan RB. “Masih kosong, karena belum di-approve,” imbuhnya.
Pemkab Lobar Telah Bersurat ke Pusat
Sebelumnya, Pemkab juga telah bersurat ke pusat untuk membuka sistem usulan ini. Sebab waktu untuk pengusulan PPPK Paruh Waktu telah ditutup oleh Kemenpan RB pada tanggal 5 Agustus 2025. Diperpanjang lagi hingga September. Namun, Pemkab mengusulkan penundaan usulan karena alasan verifikasi data non ASN dilakukan oleh BKD dan PSDM maupun Inspekrorat.
Untuk membuka (aplikasi usulan) itu Pemkab pun bersurat ke kementerian. Lebih lanjut, dikatakan, tidak semua non-ASN bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah 5.088 orang non-ASN yang memenuhi syarat 3.860 orang. Sehingga sisanya 1.640 non-ASN tidak bisa diajukan, karena tak penuhi syarat, akibat beberapa faktor. Tidak memenuhi syarat, tak masuk database dan lainnya.
Hal ini berdasarkan hasil verifikasi dan audit Inspektorat. Namun hasil hearing dengan DPRD, belum lama guru sertifikasi kemungkinan akan mendapatkan prioritas dari Pemkab untuk dicarikan celah agar bisa diakomodir.
Sementara itu, berdasarkan data BKD dan PSDM Lobar non ASN sebanyak 5.088 orang. Dari jumlah tersebut, yang masuk database 3.456 orang, meninggal 32 orang dan ada 1.664 orang yang tidak masuk database BKN. Kepala BKD dan PSDM Lobar, Jamaluddin mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk meminta izin dibukakan aplikasi pengisian pengusulan PPPK Paruh Waktu. (her)
